TRIBUNNEWSWIKI.COM – Wancana reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua ini kambali muncul.
Kabar reshuffle kabinet Indonesia Maju ini mendadak mucul tak lama setelah evaluasi 100 hari kerja Presiden Jokowi.
Awalnya wacana reshuffle ini berasal dari cuitan pendukung Jokowi, Dede Budhyarto melalui akun Twitter pribadinya @kangdede78.
Dikutip dari Kompas.com, dia mengunggah cuitan yang berisi pertemuannya bersama para pegiat media sosial dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor.
Baca: Terungkap Isi Chat Grup WA Menteri Kabinet Jokowi, Wishnutama Grogi Diundang ke Mata Najwa
Baca: Rocky Gerung Sebut Banyak Kesalahan Presiden Jokowi Sebabkan Kabinet Tak Beres: Udah Kacau di Dalam
Melalui cuitannya itu, Dede mengatakan akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
"Pengin cerita hasil pertemuan dengan Presiden @ jokowi, eh pulang dari Istana Bogor malah sakit.
Intinya bakal ada resafel (reshuffle) tunggu saja yah.
Menteri yang kinerjanya endak bagus kalian bakalan dicukupkan," kata Dede melalui cuitannya tersebut.
Baca: Fadjroel Rachman
Baca: Ir H Joko Widodo (Jokowi)
Sebelumnya wacana reshuffle kabinet juga muncul pada awal Februari 2020.
Tenaga ahli utama di Kedeputian Komunikasi KSP Donny Gahral Adian mengatakan, reshuffle di kabinet Joko Widodo dan Ma’ruf Amin mungkin terjadi.
Sebab ia melihat kabinet Jokowi pada periode pertama melakukan perombakan.
Baca: Menuju Pilkada Kota Medan 2020, Bobby Nasution Dapat Wejangan dari Jokowi
Baca: Dinonaktifan karena Dianggap Hina Jokowi, Dosen Unnes Duga Ada Keterkaitan dengan Kasus Plagiarisme
“Ya kita lihat periode pertama ada reshuffle.
Periode kedua tak menutup kemungkinan.
Tapi kan kita tak bisa mendahului bahwa Presiden akan me-reshuffle.
Presiden pasti sedang melakukan penilaian, evaluasi," ujar Donny usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
Baca: Penjelasan Istana Soal Kalimat Jokowi ‘ISIS Eks WNI’: Presiden Hanya Konsisten
Baca: Jokowi Pakai Istilah ISIS eks WNI, Bukan WNI eks ISIS : Bukan Tanggung Jawab Pemerintah
Misalnya saja, apakah program yang dibuat para menteri benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, atau hanya untuk diketahui publik.
Menurut Donny, evaluasi ini dilakukan secara ketat.
Salah satunya dengan mempertimbangkan masukan masyarakat secara langsung, masukan dari media sosial, menyimak media massa dan sejumlah masukkan lain.
Meski demikian, Donny menegaskan jika perombakan kabinet menjadi hak prerogatif presiden.
"Saya tak bisa komentar itu, karena sepenuhnya adalah prerogatif Presiden.