lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Petinggi kesultanan Selaco klaim pemerintah Indonesia punya utang besar hingga ia pernah ngobrol dan sangat dekat dengan Obama.
Setelah ramai fenomena Keraton Agung Segajat di Purworejo dan Sunda Empire di Bandung, kini muncul sebuah kerajaan di Tasikmalaya bernama Kesultanan Selaco.
Berbeda dari Keraton Agung Segajat dan Sunda Empire di Bandung, keberadaan Kesultanan Selaco alias Selacau Tunggul Rahayu di Kecamatan Parung Ponteng selama ini ternyata sudah berdampingan dengan masyarakat sejak 2004.
Kesultanan ini didirikan oleh Rohidin (40), warga asal Parung Ponteng, Tasikmalaya.
Rohidin mengaku sebagai keturunan kesembilan dari Raja Padjadjaran Surawisesa, dengan gelar Sultan Patra Kusumah VIII.
Baca: Wakil Gubernur Jabar Katakan Sunda Empire dan Kesultanan Selaco Tidak Mengganggu Masyarakat
Baca: Heboh Muncul Kesultanan Selaco di Tasikmalaya, Klaim Sumber Dana dari Proyek Phoenix Bank Swiss
Kesultanan Selaco mengklaim telah mendapatkan legalitas fakta sejarah yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2018 sebagai putusan warisan kultur budaya peninggalan sejarah Kerajaan Padjadjaran pada masa kepemimpinan Raja Surawisesa.
Dikutip dari TV One, Rohidin bahkan mengaku memiliki hubungan yang dekat dengan presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama.
Namun mulanya Rohidin mengungkapkan jika pemerintah Indonesia, memiliki utang kepada ayahnya.
"Bapak saya bilang 'uang saya ini masih belum dikembalikan oleh pemerintah, jadi tolong biar cita-cita kamu bisa tercapai'," ucap Rohidin dikutip dari YouTube TV One, pada Selasa (28/1/2020).
"Uang apa nih?" tanya pembawa acara.
"Project Phoenix saya enggak ada yang lain, sesuai putusan hukum yang dipegang oleh bapak saya," imbuh Rohidin.
Pria yang terlihat kerap menggunakan jas dan dasi itu mengaku, jumlah utang pemerintah Indonesia kepada Kesultanan Selaco tak terhingga.
Saat ditanya jenis mata uangnya, Rohidin memberikan pernyataan mengejutkan.
"Unlimited," ucap Rohidin.
"Seluruh mata uang," imbuhnya.
Pembawa acara TV One, kemudian menyinggung soal legalitas fakta sejarah yang dikeluarkan oleh PBB untuk Kesultanan Selaco.
"Iya ada," jawab Rohidin.
Rohidin menjelaskan legalitas fakta sejarah tersebut dikeluarkan di tahun 2018, bukan di masa kepemimpinan mantan Sekretaris Jenderal PBB ke-7 Kofi Annan.
"Kalau dokumen yang saya punya di keluarin 2088 bukan yang Kofi Annan," kata Rohidin.
"Cuma mulai mengirimkan surat zaman Kofi Annan," imbuhnya.
