Mantan PM Inggris hingga Putra Mahkota UEA Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru, Apa Imbalannya?

Jokowi mengatakan para tokoh internasional yang menjadi Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru tidak akan mendapatkan gaji dari pemerintah RI


zoom-inlihat foto
putra-mahkota-uni-emirat-arab1.jpg
Kompas.com
Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab Mohamed bin Zayed. Seperti dikutip dari siaran pers resmi, pertemuan dilakukan di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan di Abu Dhabi, pada Minggu (12/1/2020) waktu setempat.(Biro Pers Sekretariat Presiden)


"Saya kira memang ingin kita bangun trust internasional pada apa yang ingin kita kerjakan," ucap Jokowi.

Undang investor dunia

Presiden Joko Widodo sempat menjadi pembicara kunci pada forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) pada Senin (13/1/2020).

Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengundang investor di seluruh dunia untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia.

“Di Ibu Kota Negara baru, kami mengundang dunia untuk membawa teknologi terbaik, inovasi terbaik, dan kearifan terbaik,” kata Presiden Joko Widodo seperti dikutip dari siaran pers resmi.

Ibu Kota Negara baru, menurut Presiden, harus menjadi kota dengan teknologi mutakhir dan disaat yang bersamaan juga menjadi wadah bagi inovasi, kreativitas, dan ramah lingkungan, serta menjadi tempat yang memberikan kebahagiaan bagi penduduknya. 

Baca: Pembangunan Ibu Kota Baru Dianggap Ilegal, Begini Tanggapan Kepala Bappenas

Baca: Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur Bukan Wilayah Otonom dan Tidak Akan Ada Pilkada

"Energi terbarukan dan teknologi yang bersih akan menghasilkan kehidupan berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia memiliki 1,4 juta pegawai negeri sipil pusat dan apabila digabung dengan keluarganya, akan ada sekitar 6-7 juta orang yang akan pindah ke Ibu Kota Negara baru.

Kendati demikian, Jokowi tak ingin ibu kota baru RI hanya diisi PNS.

“Kita tidak ingin hanya membangun ibu kota administratif dengan skala kecil, tapi kita ingin membangun kota smart metropolis karena populasinya akan 3 kali lipat populasi Paris, 10 kali lipat populasi Washington DC, bahkan akan menyamai populasi New York dan London,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya gaya hidup urban di abad ke-21 yang rendah karbon dan bertanggung jawab secara lingkungan.

“Pembangunan Ibu Kota Negara yang baru akan menekankan pada pentingnya mengatasi masalah sosial seperti gaya hidup boros, dengan membangun kota baru yang atraktif dan ramah bagi semua kalangan untuk mengadopsi gaya hidup yang efisien dan rendah karbon dengan berorientasi pada transportasi publik, kota ramah pejalan kaki, dan dekat dengan alam,” ungkap Presiden.

Pembangunan Ibu Kota Baru menurut Presiden, juga merupakan salah satu solusi pemerataan pembangunan di Indonesia.

(Tribunnewswiki.com/Ami Heppy, Kompas.com/Ihsanuddin)





BERITATERKAIT
Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2026 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved