Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur Bukan Wilayah Otonom dan Tidak Akan Ada Pilkada

Ibu kota baru Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur nantinya bukanlah wilayah otonom dan tidak akan ada pilkada.


Melia Istighfaroh

Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur Bukan Wilayah Otonom dan Tidak Akan Ada Pilkada
TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN
Gambar udara kawasan Kelurahan Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (27/8/2019). Sejak ditetapkannya Sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadi lahan Ibu Kota Negara yang baru, harga tanah di sekitar yang berdekatan dengan lokasi IKN naik hingga empat kali lipat. 


Ibu kota baru Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur nantinya bukanlah wilayah otonom dan tidak akan ada pilkada.

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo telah secara resmi mengumumkan lokasi ibu kota baru yang berada di Kalimantan Timur.

Ibu kota negara baru tersebut akan berlokasi di sebagian Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat konferensi pers terkait pemindahan ibu kota Indonesia yang baru, Senin (26/8/2019).

Baca: Resmi, Ibu Kota Baru di Sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim

Baca: Sutiyoso, Ahok dan Djarot Setuju Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Presiden Jokowi.

Keputusan penetapan lokasi ibu kota tersebut sudah melalui kajian intensif selama tiga tahun terakhir.

"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir," ungkap Jokowi.

Dilansir oleh Tribunnews.com (28/8/2019), ternyata bakal tidak ada pilkada di ibu kota baru Indonesia nantinya.

Bentuk pemerintahan di ibu kota negara Indonesia yang baru bukan otonom, tapi administratif.

Oleh karena itu, ibu kota negara akan dipimpin oleh aparatur sipil negara dan tidak ada pemilihan kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Baca: Bukan Daerah Otonom, Mendagri Tjahjo Kumolo Sebut Ibu Kota Baru Tak Perlu Pilkada

Baca: Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur, Mendagri : Bukan Langsung Nama Provinsi Baru





Halaman
123
Editor: Melia Istighfaroh






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2019 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved