TRIBUNNEWSWIKI.COM – Isu dugaan korupsi di PT Asabri (Persero) belum terungkap kebenarannya.
Namun banyak pihak yang membicarakan dugaan korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini mencapai Rp 10 triliun.
Terkait hal tersebut, Direktur Utama Asabri, Sonny Widjaja angkat bicara.
Sonny meminta semua pihak tak asal bicara mengenai kondisi perseroannya.
Baca: Asabri
Ia menegaskan bahwa pemberitaan dugaan korupsi di perusahaan asuransi pelat merah tersebut tidak benar.
“Saya tegaskan bahwa berita-berita tersebut adalah berita yang tidak benar,” kata Sonny di Jakarta, Kamis (16/1/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.
Dia berharap pihak-pihak yang memberi pernyataan terkait Asabri harus sesuai dengan data dan fakta.
“Kepada pihak-pihak yang ingin berbicara tentang Asabri, harap menggunakan data dan fakta yang sudah terverifikasi,” ujar Sonny.
Baca: Tidak Hanya Jiwasraya dan Asabri, Ini Deretan Asuransi di Indonesia yang Pernah Terseret Kasus
“Hentikan pendapat membicarakan yang cenderung tendensius dan menjurus negatif yang mengakibatkan kegaduhan,” lanjutnya.
Bahkan Sonny mengancam akan mengambil tindakan hukum kepada pihak-pihak yang melontarkan pernyataan tidak benar terkait kondisi Asabri.
“Jika hal ini terus berlangsung, maka dengan sangat menyesal, saya akan menempuh jalur hukum.
Mari kita sama-sama berpikir jernih dan positif. Terima kasih,” kata Sonny.
Baca: Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Asabri, Mahfud MD: Modus Operandinya Sama dengan Jiwasraya
Dia pun meminta kepada para nasabah Asabri tak usah khawatir dengan dana yang selama ini telah disetorkan ke Asabri.
“Kepada seluruh peserta Asabri, baik prajurit TNI, anggota Polri dan seluruh ASN Kemenhan dan Polri,
saya tegaskan, saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di Asabri aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi,” ujar Sonny.
Baca: Isu Korupsi Asabri Rp 10 Triliun, Dahnil: Prabowo Berusaha Tenangkan Prajurit & Pensiunan TNI
Sebelumnya, pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, kasus Asabri justru memiliki implikasi politik yang lebih tinggi ketimbang Jiwasraya.
Sebab, kasus Asabri yang gagal investasi ini berkaitan langsung dengan TNI/Polri sebagai ketahanan nasional di tengah konflik yang memanas.
Namun, kesejahteraan anggota TNI/Polri justru bermasalah karena asuransi sosialnya mengalami gagal investasi.
Belum lagi, kasus ini diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD.
Baca: Mahfud MD
Baca: Fakta Penetapan Tersangka Jiwasraya, Benny Tjokro Cs Langsung Ditahan, Negara Rugi Rp 13,7 Triliun
"Ya, implikasi politiknya tinggi karena yang mengumumkan saja Menteri Polhukam, bukan Menhan Prabowo.
Itu menunjukkan implikasinya tinggi," ungkap Irvan.
Sebagai informasi, isu dugaan korupsi di Asabri mencuat ke publik bermula pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Tak tanggung-tanggung, Mahfud menyebut nilainya pun tak kalah bersar dengan kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi milik negara lainnya.
Baca: Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Asabri, Mahfud MD: Modus Operandinya Sama dengan Jiwasraya
Baca: Deretan Fakta Terbaru Kasus Jiwasraya, Laba Semu sejak 2006 hingga Investasi di Saham Gorengan
Sebab kasus dugaan korupsi di PT Jiwasraya (Persero) mencapai Rp 10 triliun.
"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/1/2020) lalu.
Tak hanya itu, saham-saham milik PT Asabri mengalami penurunan sepanjang 2019.
Baca: Babak Baru Kasus Gagal Polis Asuransi Jiwasraya, Kejagung Kantongi Nama Pelaku
Baca: PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Bahkan, penurunan harga saham di portofolio milik Asabri terjadi sekitar 90 persen.
Misalnya, harga saham PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) yang terkoreksi 95,79 persen di 2019 lalu ke level Rp 326.
Lalu, saham PT SMR Utama Tbk (SMRU) yang turun sebesar 92,31 persen ke angka Rp 50. Di saham tersebut, Asabri memiliki kepemilikan saham sebanyak 6,61 persen.
(TribunnewsWiki.com/Saradita/Kompas.com)
