lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Kapal China masih saja berdatangan di perairan Natuna bahkan setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke sana.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, salah satu hal yang menjadi persoalan dalam sektor pertahanan laut Indonesia adalah terbatasnya jumlah kapal TNI AL.
Hal tersebut diungkapkannya ketika ditanya terkait kapal coast guard China yang memasuki kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.
Baca: Isu Korupsi Asabri Rp 10 Triliun, Dahnil: Prabowo Berusaha Tenangkan Prajurit & Pensiunan TNI
Baca: INFO BMKG - Prakiraan Cuaca Rabu 15 Januari 2020: Waspada Cuaca Ekstrem di Palembang dan Semarang
Dikutip dari Kompas.com, Dasco mendorong Menteri Pertahanan Prabowo Sudiabto untuk memperbanyak armada TNI AL di wilayah peraran Indonesia.
“Tetapi kita akan dorong Kemenhan untuk memperbanyak armada,
Karena dengan wilayah yang luas, saya pikir perlu penambahan kapal laut,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Baca: Terungkap, Istri Hakim PN Medan Akan Menikah dengan Eksekutor Suaminya Sendiri, Akui Lelah Disakiti
Baca: KPK Umumkan Penggeledahan Kasus Wahyu Setiawan, Sudjiwo Tedjo Beri Komentar Satir: Ini Sangat Mulia
Namun Dasco menyadari, penambahan kapal TNI harus didukung dengan penambahan anggaran.
Hal itu, kata dia, harus dibicarakan dengan komisi terkait di DPR.
Kendati demikian, Dasco mendukung penambahan anggaran guna penambahan kapal.
"Kalau soal penambahan anggaran nanti harus dibicarakan dengan teman-teman di Banggar,
kalau saya pribadi berarti prinsipnya, saya dukung demi pertahanan dan kedaulatan negara kita," ujarnya.
Baca: 3 Kapal Perang Dikerahkan untuk Usir Kapal Ikan China di Perairan Natuna, TNI: Agak Sedikit Bandel
Baca: Sudah Dipantau Jokowi, Natuna Masih Didatangi Sejumlah Kapal Ikan Asing, Ada Apa?
Sebelumnya diberitakan, ratusan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) meningkatkan patrol di wilayah perairan Natuna di Kepilauan Riau.
Hal tersebut dilakukan setelah sejumlah nelayan asin melanggar wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono menegaskan, pihaknya telah menyiapkan 18 operasi siaga tempur di wilayah tersebut.
Baca: Kapal Ikan Asing Bertambah di Natuna, TNI Lakukan Aksi Persuasif: Jika Diabaikan Bisa Diproses Hukum
Baca: Tingkatkan Pertahanan, Prabowo Sebut Akan Bangun Pangkalan Militer di Natuna
“Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (3/1/2020).
Adapun pada Senin, (13/1/2020), tiga kapal perang Republik Indonesia (KRI), yakni KRI Karel Satsuit Tubun (356), KRI Usman Harun (USH) 359, dan KRI Jhon Lie 358, telah mengusir kapal ikan asing milik China saat mencari ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).
Yudo mengatakan, pengusiran kapal China tersebut hasil operasi yang dilakukan pesawat intai maritim Boeing 737 AL-7301 milik TNI AU yang melakukan pengawasan di perairan utara Natuna dan sekitarnya.
Baca: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL)
Baca: Polemik Natuna-China, Jokowi : Tak Ada Kapal di Teritorial, Kalau Ada Tangkap!
"Meski agak sedikit membandel, namun kapal-kapal China tersebut akhirnya mau meninggalkan perairan utara Laut Natuna hingga keluar dari ZEE Indonesia," kata Yudo, Senin (13/1/2020).
Kapal ikan milik China tersebut berhasil diusir kerika sedang menebar jaring di perairan Laut Natuna.
"Kami juga tidak mau gara-gara Kapal Ikan Asing (KIA) asal China yang melakukan pencurian ikan di Laut Natuna bagian utara dan sekitarnya, membuat hubungan pemerintah Indonesia-China terganggu," jelasnya.
Baca: Pasukan TNI di Perairan Natuna Diperkuat, Mahfud MD Tegaskan Tidak Ada Perang dengan China
Baca: Diklaim China, Rupanya Natuna Tak Hanya Kaya Sumber Daya Ikan tapi Juga Cadangan Minyak dan Gas Bumi
Dari hasil itu terlihat ada 30 kapal ikan China bersama kapal coast guard-nya yang memasuki perairan utara Laut Natuna.
Meski demikian, Yudo menegaskan, apabila kapal China kembali maka pihaknya akan mengambil langkah tegas.
"Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, kapal-kapal tersebut akan ditangkap dan diproses secara hukum," ujarnya.
(TribunnewsWiki.com/Saradita/Kompas.com)
