lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Hubungan Indonesia dan China belakangan ini diwarnai dengan tensi yang agak meninggi.
Pasalnya, kapal-kapal pencuri ikan asal China berani memasuki Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) perairan Natuna.
Bahkan kapal pencuri ikan itu dikawal oleh Kapal Coast Guard China.
Tak berhenti di situ, situasi semakin memanas ketika China mengklaim tidak melanggar kedaulatan Indonesia.
China mengatakan memiliki hak historis atas perairan tersebut.
Baca: Kabupaten Natuna
Baca: Kepulauan Riau
Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia secara tegas menolak klaim tersebut.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dikutip dari tayangan Kompas.TV, Sabtu (4/1/2020).
Ia mengatakan Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang menjadi dasar klaim China atas Natuna.
Tak hanya itu, TNI juga langsung menyiagakan personelnya di perbatasan Natuna.
Memang kasus pencurian dan klaim China kali ini menjadi perhatian publik.
Rupanya bukan tanpa alasan China mengklaim wilayah tersebut.
Dilansir dari Tribunnews.com, Natuna memiliki kekayaan alam yang melimpah.
Baca: Harga BBM Turun! Mulai dari Pertamina, Shell hingga Total, Mana yang Paling Murah? Cek Daftarnya
Baca: Viral, Pengantin Perempuan Peluk dan Tenangkan Pengantin Pria yang Mengamuk di Pelaminan
Berikut adalah potensi yang dimiliki Perairan Natuna.
Sektor Perikanan
Dikutip dari kkp.go.id, potensi sumber daya ikan Laut Natuna adalah sebesar 504.212,85 ton per tahun, atau sekira hampir 50 persen dari potensi WPP 711.
Jumlah tersebut berdasarkan studi identifikasi potensi sumber daya kelautan da perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan oleh KKP pada tahun 2011.
Namun dari jumlah tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan hanya 80 persen dari potensi lestari, yakni sekitar 403.370 ton.
Komoditas perikanan tangkap potensial Kabupaten Natuna terbagi menjadi dua kategori, yakni ikan pelagis dan ikan demersal.
Potensi ikan pelagis Kabupaten Natuna mencapai 327.976 ton per tahun.
Dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 262.380,8 ton per tahun atau 80 persen dari potensi lestari.
