lihat foto
"Kami berharap semua pihak supaya terbukalah. Lebih terbuka, termasuk China, termasuk Myanmar. Kami minta lebih terbuka, China lebih terbuka," lanjut dia.
Ma'ruf Amin meminta China menjamin perlindungan hak asasi manusia muslim Uighur yang berada di kamp tersebut.
"China telah memberikan alasannya bahwa kamp itu bukan untuk indoktrinasi, tapi semacam pelatihan. Itu kata dia. Kami minta lebih terbukalah, tetapi prinsip perlindungan HAM itu kita akan tetap mendukung. Saya kira itu," lanjut mantan Rais Aam PBNU itu.
Bantahan Ma'ruf Amin atas Berita Wall Street Journal
Lebih jauh lagi, Ma'ruf Amin juga membantah ada organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang disuap pemerintah China agar tidak lagi menyuarakan penderitaan kelompok Muslim Uighur.
"Kalau Ormas Islam kan sudah ada bantahan dari masing-masing Ormas Islam bahwa itu tidak benar," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Muhammadiyah Minta PBB Keluarkan Resolusi
Dalam pernyataan pers PP Muhammadiyah nomor 507/PER/I.O/I/2019 tentang Permasalahan HAM di Xinjiang, China, PP Muhammadiyah juga meminta PBB untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM untuk masyarakat Uighur.
Pernyataan pers PP Muhammadiyah yang dibagikan melalui akun media sosial Twitter, (16/12/2019) ini juga meminta PBB untuk mengeluarkan resolusi pelanggaran HAM untuk masyarakat Rohingya, Palestina, Suriah, Yaman, India, dan sebagainya.
"Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya," tegas Haedar.
PP Muhammadiyah Bantah Pemberitaan Wall Street Journal
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nasir juga buka suara terkait pemberitaan yang menuduh adanya fasilitas dan lobi-lobi dari pemerintah China terhadap organisasi Islam di Indonesia tentang masyarakat Uighur.
PP Muhammadiyah menolak tuduhan bahwa terdapat fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah China terhadap Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk menutup mata pada kasus kemanusiaan warga muslim Uighur di Xinjiang.
Dilansir Tribunnews.com, (17/12/2019), Haedar Nasir meminta Wall Street Journal meminta maaf dan meralat terkait laporannya yang dimuat Rabu, 11 Desember 2019.
Hal itu disampaikan Haedar saat konferensi pers di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).
"Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI," ujar Haedar.
Baca: Unggahan Mesut Özil tentang Uighur Dikecam, Mengapa Negara Muslim Diam terhadap Pemerintah China?
China Kecam Amerika
Sebelumnya, pemerintah China mengancam, AS bakal "membayar akibatnya" setelah UU soal muslim Uighur disahkan, Selasa (3/12/2019).
Kabar itu terjadi di tengah upaya dua negara untuk menyelesaikan "fase pertama" dari perang dagang yang mereka jalani.
China sudah marah ketika Presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang yang mendukung demonstran Hong Kong.
