lihat foto
Ia juga menilai bahwa metode yang digunakan telah berhasil menundukkan aneka bentuk perlawanan.
“Inilah yang diingikan Pemerintah Cina”, ungkap Schroter.
Perubahan Sikap Turki?
Menurut Schroter, kritikan terhadap Pemerintah Cina tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia seringnya datang dari negara-negara barat.
Ia mengambil contoh Turki yang mendukung perjuangan etnis Uighur.
Melalui Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan pernah menyebut kebijakan CIna sebagai bagian dari ‘genosida’.
Pernyataan ini diucapkan Erdogan pada tahun 2009, ujarnya.
Erdogan juga pernah mendukung gerakan Bangsa Uighur dengan menampung pelarian etnis tersebut dari daerah Xianjiang, CIna.
Usai ditampung dan mendapat suaka, Erdogan juga membebaskan mereka dalam aktivitas politik.
Namun demikian sikap Turki mulai berubah seiring berjalannya waktu.
Pada tahun 2017, Menteri Luar Negeri Turki sempat mengeluarkan kebijakan ‘keras’ terhadap warga Uighur di tempat penampungan.
Sampai saat ini, demonstrasi dan aksi politik terhadap warga Uighur tidak lagi diperbolehkan.
Beberapa yang bebal bahkan dilaporkan ditangkap.
Pada musim panas tahun 2019, Erdogan memuji kebijakan Pemerintah CIna saat mengunjungi kamp warga Uighur.
“Sikap Ankara sudah berubah”, ungkap Schroter.
Perubahan sikap Turki dinilai Schroter memiliki dua alasan: pertama, adalah pengaruh memburuknya hubungan Turki dengan negara barat.
Menurutnya, Turki berysaha mencari kekuatan alternatif dan memakai CIna sebagai sekutu baru.
Kedua, menurut Schroter adalah relasi perdagangan.
Schroter menilai Turki sedang dalam masa krisis ekonomi dan membutuhkan hubungan perdagangan yang sehat.
Alih-alih membuka pintu bagi Turki, CIna justru tidak tertarik apakah Erdogan membungkam oposisi - Uighur - atau tidak.
