lihat foto
Pembuatan kamp-kamp yang disebut “re-edukasi” ini menurut Schroter telah menjadi satu kebiasaan dalam sejarah CIna dan Partai Komunis pada abad ke-20.
Cara yang dilakukan pemerintah CIna ini ditempuh untuk melakukan “pemaksaan ideologi” Partai Komunis terhadap masyarakat.
Lebih jauh lagi, strategi ini dimungkinkan akan membuat gentar oposisi.
Schroter menambahkan bahwa hal tersebut dapat membawa dampak bagi semua kelompok masyarakat yang dituduh melakukan perlawanan terhadap pemimpin politik CIna.
Di lain hal, bangsa Uighur dinilai aktif melakukan gerakan kemerdekaan.
Menyinggung landasan kebijakan Pemerintahan Cina, Schroter menerangkan bahwa “gerakan kemerdekaan” inilah yang menjadi alasan penindakan yang dilakukan pemerintah CIna dengan keras.
Di mata para pemimpin CIna, gerakan kemerdekaan tersebut dianggap sebagai bagian dari separatisme.
Tak hanya itu saja, Schroter menambahkan bahwa gerakan yang dianggap ‘separatisme’ ini kerap kali dibungkus dalam bingkai ‘Muslim’.
Schroter mengamati Gerakan Islamis Turkistan Timur yang masih diakui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai gerakan teror.
Seperti contoh, gerakan ini pernah melancarkan beberapa aksi teror dalam beberapa tahun.
Satu di antaranya adalah ledakan bom di Stasiun Kereta Kunning tahun 2014.
Ledakan besar ini tercatat telah menewaskan 30 warga sipil.
Inilah yang kemudian menjadi alasan bagi Pemerintah CIna untuk membenarkan kebijakan ‘keras’ terhadap Bangsa Uighur.
Pemerintah CIna melakukan cara dengan melakukan tindakan-tindakan seperti: persekusi, intimidasi dan kerja paksa di kamp-kamp konsentrasi yang disebut ‘kamp re-edukasi’ tersebut.
Cara ini dilakukan Pemerintah CIna terhadap berbagai macam kelompok oposisi yang dianggap akan mengganggu kekuasaan.
Tak Punya Ruang Gerak
Schroter menilai bahwa Pemerintah CIna berhasil melakukan ini lantaran banyak warga Uighur yang tidak memiliki ruang gerak.
Hal ini terjadi lantaran adanya pengawasan seksama yang dilakukan oleh Pemerintah CIna.
Melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)?
Tindakan keras yang dilakukan oleh Pemerintah CIna disebut Schroter melanggar hak asasi manusia.
