lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Megawati Soekarnoputri persilahkan para pengusung khilafah sampaikan aspirasi kepada DPR RI.
Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh sang Ketua Umum PDIP sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Megawati menantang pengusung khilafah segera datang agar apa yang diinginkan dapat didengarkan oleh DPR RI.
Tantangan tersebut disampaikan ketika Megawati memberikan sambutan dalam acara Internalisasi dan Pembumian Pancasila, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (03/11/2019).
Baca: Megawati Soekarnoputri
Baca: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Dilansir dari Kompas.com, Megawati mengaku dirinya dan PDIP telah membuka diri pada para pendukung khilafah.
Bahkan tak segan, Megawati mengajak Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, juga terbuka pada pendukung khilafah.
Tantangan tersebut bertujuan agar keinginan para pengusung khilafah tersebut dapat didengar apa keinginan dan kemauannya.
"Bagi mereka yang sangat berkeinginan untuk mendirikan yang namanya khilafah, boleh ke DPR," kata Megawati.
"Kami dengarkan itu. Opo toh karepe (Apa sih maunya)?" lanjut megawati saat memberikan sambutan dalam acara Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Selasa (3/12/2019).
Dalam pidato sambutan tersebut, Megawati menyinggung bentuk khilafah.
Megawati juga dengan lantang mempertanyakan siapa sosok khalifah yang memimpin.
Selain itu, putri sang Proklamator tersebut juga mempertanyakan bagaimana cara memilih khalifah atau pimpinan khilafah.
Meskipun sudah menyampaikan sikap yang terbuka, namun sampai saat ini, kelompok pro-khilafah belum menyampaikan pendapatnya.
Sampai dengan saat ini, menurut Megawati, belum ada kelompok pro-khilafah yang datang ke DPR bertemu Fraksi PDIP.
Padahal diungkap Megawati, jajaran partainya sudah menunggu untuk berdiskusi soal khilafah.
"Padahal saya sudah nunggu-nunggu, bukan saya, nanti yang hadapi anak buah saya. Supaya enak gitu loh," tambahnya.
Rocky Gerung dukung perpanjangan izin FPI
Rocky Gerung yang dikenal kerap memberikan kritik kepada FPI kini punya pandangan berbeda terhadap ormas tersebut.
Bahkan Rocky turut meminta pemerintah setuju perpanjang izin SKT FPI.
Rocky mengatakan bahwa bukan dirinya yang berubah, melainkan FPI.
Bahkan Rocky menyebut FPI kini banyak membantu dalam bidang sosial.
Rocky mencontohkan FPI yang dulunya gemar sweeping kini malah banyak menolong orang yang terkena bencana.
"Karena FPI berubah maka saya juga harus berubah melihat mereka," kata Rocky Gerung seperti yang dilansir dari Tribunnewswiki.com.
Meski demikian, Rocky mengaku akan kembali mengkritik FPI jika ormas tersebut kembali melakukan perbuatan-perbuatan seperti dulu.
Dalam acara Rosi di Kompas TV, Kamis (28/11/2019) lalu Rocky juga memberikan tanggapannya terkait khilafah.
Rocky berpendapat bahwa konsep khilafah itu belum final dan masih diperdebatkan.
"Ada orang yang memahami khilafah itu seolah-olah konsep yang final dan imperatif. Padahal konsep khilafah itu debatable," kata Rocky.
"Jadi ngapain nakutin sesuatu yang debatable? Jadi pak Tito nggak ngerti juga bahwa konsep khilafah itu on going ideas," lanjutnya.
Lalu Rocky mencontohkan seseorang yang memiliki ide untuk kembali di konsep kerajaan yang tidak demokratis.
"Padahal itu juga melanggar konsep NKRI kan, mengapa tidak ditangkap?" ujar Rocky.
Baca: Front Pembela Islam (FPI)
Baca: Marahi ASN dan PNS yang Dukung Khilafah, Menteri Agama: Keluar Indonesia, Keluar dari Wilayah Ini
Lalu, host acara Rosi, Rosiana Silalahi melempar pertanyaan.
"Tapi poinnya ini enggak sekadar hanya imajinasi. Tapi ini sebuah pemikiran yang lambat laun bisa menjadi kekuatan yang real," ucap Rosiana Silalahi.
Rocky lantas mengatakan bahwa kekhawatiran itu sangat berlebihan.
"Itu kata kuncinya, lambat laun dan akan sangat lambat dan akan sangat laun," jawab Rocky.
Rosi lalu menanyakan mengapa Rocky tidak takut dan khawatir akan eskistensi FPI.
"Kesalahan negara berpikir begini, semua boleh, kecuali yang dilarang, sekarang negara barat, semua dilarang kecuali yang saya izinkan, itu negara otoriter yang begitu," ujar Rocky.
M Qodari menanggapi bahwa dalam sebuah negara ada sebauh kesepakatan, jika itu dilanggar maka negara bubar.
Rocky Gerung lantas mengatakan bahwa FPI saat ini sudah membuat kesepakatan setia pada pancasila.
Namun, Qodari menegaskan bahwa ukuran setia pada NKRI harus terwujud dalam AD/ART bukan surat ikrar.
"Jadi patokannya bukan ikrar, tapi ADRT, maka seharusnya izinnya belum bisa dikeluarkan" tegas M Qodari.
Rocky juga tidak sepakat jika seseorang yang ingin mendirikan organisasi harus mendapatkan izin.
"Maka karena ini negara perizinan, seharusnya tidak ada aturan itu, kalau ada orang yang boleh berorganisasi dengan syarat, nah itu aturannya siapa? kepentingannya siapa?," tanya Rocky.
"Apa yang perlu ditakutkan kalau segala sesuatunya terbuka? FPI mau ngomong apa, kalau terbuka, orang bisa debat itu," ucap Rocky.
Baca: Pengamat Intelijen Ragukan Granat Asap Menjadi Sumber Ledakan di Monas: Granat Asap hanya Pengalihan
Kunto Adi Wibowo, Dosen Komunikasi Unpad yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa dulu FPI pernah disetujui izinnya.
"Itu dulu FPI pernah disetujui izinnya," ujarnya.
Budiman Sudjatmiko lalu mengatakan bahwa salah presiden dulu yang mengizinkan.
"Salahkan presiden yang dulu mengizinkan, mereka yang memelihara kepentingan untuk slogan 'zero enemy'," kata Budiman.
"Era Pak SBY dengan konsep zero enemy-nya itu, semuanya, padahal kita punya konsep dasar, pancasila, bhineka tunggal ika dan lai-lain," lanjut Budiman.
Mendengar hal tersebut, Rocky membalas dengan tanggapan satire.
"Ya sudah salahkan saja presiden sebelumnya dari Soekarno hingga sekarang," ujar Rocky sambil tertawa.
(TRIBUNNEWSWIKI/Magi/Putradi, KOMPAS/Ihsanuddin)
