lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Sebuah investasi gabungan antara BBC dan Australian Strategic Policy Institute (ASPI) menemukan keberadaan jaringan bot dan informasi palsu dalam menyebarkan "propaganda propemerintah" mengenai isu Papua.
Demikian dikutip dari BBCIndonesia, Rabu (9/10/2019).
Investigasi BBC juga menemukan fakta bahwa Veronica Koman, pengacara hak asasi manusia, menjadi salah satu target penyebaran distorsi informasi terkait Papua.
Selain distorsi informasi, Veronica juga menerima ancaman pembunuhan dan perkosaan.
"Sering sekali dapat ancaman perkosaan dan pembunuhan, setiap hari. Setiap hari bukan cuma satu, banyak banget. Di Twitter, FB dan Inbox," kata Veronika.
Baca: Veronica Koman seperti Nantang Polri, Jadi DPO, Malah Muncul di TV Australia: Saya Tak Akan Berhenti
Baca: UPDATE Rusuh Wamena - Kapolda Papua: Jangan Tinggalkan Wamena, Jangan Takut, TNI-Polri Selalu Ada
Veronica Koman kini masih menyandang status tersangka terkait sejumlah cuitannya yang disebut "lontaran diskriminatif dan rasial" terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, pertengahan Agustus lalu.
Dari pasal-pasal yang disangkakan Veronica pun diancam hukuman hingga enam tahun penjara.
Meski demikian, Veronika tetap menggunakan akun Twitternya dari Sydney, Australia, untuk menyebarkan informasi tentang Papua.
Veronika meyakini bahwa menyajikan dan membuka informasi seluas-luasnya mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Papua akan dapat melawan banyaknya "distorsi informasi" di media sosial.
Baca: Rusuh Wamena Munculkan Orang-orang Berhati Mulia: Mama Mama Papua & OAP Selamatkan Ratusan Nyawa
Berbiaya miliaran rupiah
Investasi gabungan ini bekerja selama 2 bulan dan berhasil mengungkapkan fakta bahwa jaringan ratusan akun di media sosial, perusahaan, dan individu ini terkait dengan kampanye terorganisir dan berbiaya miliaran rupiah.
"Berdasar temuan dari investigasi ini, kami menduga bahwa tujuan kampanye ini adalah menggunakan media sosial untuk mempengaruhi opini dunia internasional mengenai Papua," kata Elise Thomas, periset dari International Cyber Policy Center di ASPI.
"Kampanye seperti ini khususnya akan menjadi lebih efektif dalam konteks Papua yang hanya punya sedikit akses pada media yang independen".
Beberapa bulan terakhir Papua menjadi pusat perhatian karena rangkaian peristiwa yang berujung pada kerusuhan di Wamena yang menewaskan puluhan orang.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka pun terus menuntut referendum untuk menentukan masa depan Papua.
Elise khawatir misinformasi dan disinformasi ini berpotensi mempengaruhi kebijakan pemerintah negara lain dan forum internasional seperti PBB.
"Jika ada yang bersedia menghabiskan waktu berbulan-bulan, dan menghabiskan ratusan ribu dolar untuk iklan di Facebook, mereka pasti berusaha mencapai suatu tujuan. Dalam kasus ini, tampaknya tujuannya adalah menyebarkan pengaruh pada audiens internasional, termasuk pembuat kebijakan, aktivis prokemerdekaan, dan jurnalis," kata Elise.
Baca: RUSUH WAMENA, 14 Warga Diselamatkan Warga Asli Papua: Selamat karena Disembunyikan di Rumah
Lembaga media sosial Insightid
Penelusuran investigasi BBC dan ASPI atas bot ini berujung pada jaringan akun yang "tidak otentik dan diotomatisasi" yang tersebar di setidaknya lima platform, yaitu website, Facebook, Twitter, Youtube, dan Instagram.
Mereka mempublikasikan video berkualitas tinggi dalam bahasa Inggris dan Indonesia, dan mempublikasikan konten dalam dua bahasa.
