Bukan Daerah Otonom, Mendagri Tjahjo Kumolo Sebut Ibu Kota Baru Tak Perlu Pilkada

Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan ibu kota baru bukan merupakan daerah otonom, tidak dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih masyarakat langsung.


zoom-inlihat foto
bukit-soeharto1.jpg
(Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono)
Presiden Jokowi meninjau lokasi alternatif ibu kota negara di kawasan Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019). (Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono)


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengatakan ibu kota baru Indonesia direncanakan bukan sebagai daerah otonom.

Dikutip dari Kompas.com, Tjahjo Kumolo mengatakan ibu kota baru merupakan daerah administratif layaknya Putrajaya, Malaysia.

Hal ini menjadikan ibu kota baru tak dipimpin kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan langsung (Pilkada).

"Setahu saya enggak ada (Pilkada). Ya nanti tanya Pak (Kepala) Bappenas," kata Tjahjo kumolo.

Baca: Pindah Ibu Kota Ke Kalimantan, Ini Wilayah yang Ajukan Diri Layak Jadi Lokasi Baru Ibu Kota

Sebelumnya, isu pemindahan ibu kota semakin serius dipersiapkan pemerintah.

Beberapa waktu yang lalu, ibu kota baru dipastikan akan menempati Pulau Kalimantan.

Dikutip Tribunnewswiki.com dari setkab.go.id pada Selasa (6/8/2019), Presiden Jokowi menyebut ada tiga wilayah yang dipertimbangkan menjadi ibu kota baru.

Tiga wilayah tersebut adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Hingga kini, beberapa alternatif lokasi ibu kota baru terus dikaji.

Presiden Jokowi mengatakan akan segera memaparkan detail setelah diputuskan.

Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN) Bambang Brodjonegoro menjelaskan nantinya presiden akan memberikan arahan, agar pusat pemerintahan yang baru dibangun seperti standar kota internasional.

Nantinya, ibu kota baru ini juga akan menjadi rujukan dan acuan pengembangan kota-kota lain di Indonesia.

Bambang Brodjonegoro juga menjelaskan bahwa nantinya biaya pemindahan ibu kota berasal dari APBN, kerja sama pemerintah-badan usaha, serta dari partisipasi swasta BUMN.

Untuk APBN, Bambang Brodjonegoro menjelaskan pemerintah akan berupaya melakukan kerjasama pengelolaan aset.

Pemindahan ibu kota merupakan proyek jangka panjang.

Baca: Risiko Pemindahan Ibu Kota : Bahaya Tanah Gambut, Konflik Agraria hingga Picu Pembakaran Lahan

Bambang Brodjonegoro yang juga Kepala Bappenas menjelaskan, tahun 2020 hanya merupakan tahap awal.

Tahap tersebut meliputi penyiapan infrastruktur dasar, land clearing, dan berbagai hal lain.

Namun, ia mengungkapkan tahapan tersebut masih awal, tidak akan besar.

Selanjutnya, pada 2021 pemindahan ibu kota memasuki tahap full construction.

Pemindahan tahap pertama diharapkan dapat dilangsungkan pada 2024.

 (TRIBUNNEWSWIKI.COM/Ahmad Nur Rosikin)





Editor: Fathul Amanah
BERITATERKAIT
Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

  • Film - Janur Ireng: Sewu

    Janur Ireng: Sewu Dino the Prequel adalah sebuah
  • Film - Wan An (2012)

    Wan An adalah sebuah film pendek karya sutradara
© 2025 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved