lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Ada dua kelompok yang disebut-sebut tidak senang bila Papua mengalami kemajuan.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut ada dua kelompok yang tidak senang dengan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Papua dan Papua Barat menjadi sejahtera.
Moeldoko menjelaskan, dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi, Papua dan Papua Barat telah dibangun berbagai macam infrastruktur agar kesejahteraan masyarakatnya meningkat dengan baik.
"Itu dinikmati oleh masyarakat Papua, tapi ternyata ada kelompok-kelompok tertentu, baik itu pergerakan poros bersenjata maupun pergerakan poros politik. Itu justru merasa terganggu dan ada kecemasan yang nyata," ujar Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Baca: Gubernur Lukas Enembe Minta Masalah Papua Tidak Disederhanakan
Baca: Kaget, Najwa Shihab Minta Gubernur Papua Lukas Enembe Ulangi Pernyataan soal Perasaan Rakyat Papua
"Kenapa demikian, karena kalau Papua maju mereka tidak punya alasan lagi sebagai bahan jualan ke luar negeri. Ini yang kita amati," sambung Moeldoko.
Moeldoko mencontohkan, ketika pembangunan infrastruktur dijalankan dan kesejahteraan masyarakat meningkat, maka tingkat kepengaruhan kelompok bersenjata terhadap masyarakat menjadi berkurang.
"Juga demikian terhadap kelompok poros politik, begitu melihat Papua maju, maka dia enggak ada alasan lagi untuk jualan bahwa masyarakat Papua termarjinal," papar Moeldoko.
Mantan Panglima TNI itu pun melihat gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat pada saat ini, turut dimanfaatkan oleh dua kelompok tersebut untuk memanfaatkan situasi.
"Ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi itu. Jelas itu siapa mereka. Dia bermain di situasi yang terjadi tapi Alhamdulillah dengan penuh kesadaran masyarakat ternyata tidak masuk dalam skenario mereka," pungkas Moeldoko.
Jokowi diminta tidak cari kambing hitam
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak mencari 'kambing hitam' terkait dugaan adanya penumpang gelap yang menciptakan insiden berujung rusuh di Papua.
Meskipun Juru bicara Front Rakyat Indonesia-West Papua (FRI-WP) Surya Anta mengatakan memang ada kemungkinan penumpang gelap dalam insiden di Papua.
Namun, menurut dia, Jokowi tidak seharusnya mencari 'kambing hitam' dalam insiden itu.
Yang utama perlu diusut, kata Surya, adalah para pelaku dalam kasus dugaan persekusi dan rasisme saat pengepungan di asrama mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa Timur pada 16 Agustus 2019.
"Ya, mungkin itu (penumpang gelap) ada. Tetapi yang harus difokuskan oleh Jokowi adalah, kenapa ada tindakan rasialisme dari aparat? Jokowi stop mencari kambing hitam," ujar Surya di Jakarta Pusat kepada Tribunnews, Kamis (22/8/2019).
Insiden Papua, menurut Surya, tidak akan selesai dengan cara memblokir internet, dan mengirim pasukan dengan jumlah banyak.
"Di situ akan memperuncing masalah," kata Surya.
"Masalah ini hanya bisa selesai ketika para pelaku, terutama aparat TNI, Satpol PP, dan ormas-ormas itu ditangkap. Kemudian ada sanksi kepada pejabat-pejabat yang membiarkan," imbuh Surya.
Jokowi minta pelaku rasisme ditindak tegas
Dalam keterangan persnya terkait situasi keamanan Papua di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas pelaku diskriminasi ras dan etnis.
“Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi,” ujar Presiden Jokowi seperti dilansir dari laman setpres.setneg.go.id, Kamis (22/8/2019).
Baca: VIRAL VIDEO Anak Injak Kepala Ibu di Surabaya, Padahal Ibu Lagi Sakit Jantung: Kakak Sengaja Rekam
Saat memberikan keterangan pers, Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Presiden Jokowi mengatakan, hingga kini dirinya terus memantau perkembangan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat.
Menurut Jokowi, situasi di Tanah Papua kini sudah normal kembali.
