Bahkan, dipertegas lagi lewat Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
"Lihat ada baliho-baliho tulisan capres cawapres dan sudah jelas aturan KPU melarang itu adanya pelaksanaan bersifat seperti kampanye, sebelum kampanye dan dengan demikian teman-teman ASN ini Disparbud Jabar hanya menegakkan aturan menurunkan baliho," katanya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Jabar, Ika Mardiah menanggapi santai laporan yang dilakukan Change Indonesia kepada Ombudsman Jabar.
Ika juga menjelaskan, pencabutan izin yang dilakukan oleh Pemprov Jabar terkait acara diskusi Anies Baswedan di GIM sudah sesuai aturan.
"Kami menyikapinya biasa saja. Silakan kalau akan diadukan. Itu proses yang biasa," katanya.
Baca: Pesan Menyentuh Ditinggalkan Mahasiswi Unnes Sebelum Meninggal: Berdoa Buat Aku, Maaf Mih Aku Nyerah
Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengkritik langkah Pj Gubenur Jawa Barat Bey Machmudin karena membatalkan izin penggunaan GIM tersebut.
Muhaimin menilai Bey, yang juga merupakan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden telah bersikap picik dengan tak memberikan izin kegiatan acara Anies.
"Ini artinya masih picik ya, masih picik. Tolonglah pemilik jabatan publik, ini kompetisi sama kok, sama-sama saudara," kata Cak Imin saat ditemui di Magetan, Jawa Timur, Sabtu (14/10/2023) kemarin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar itu menuntut para pejabat publik untuk bersifat adil kepada siapa pun bakal kandidat yang akan bertarung pada Pilpres 2024.
Dia meminta pejabat publik tak membeda-bedakan karena semua kandidat bakal capres atau cawapres saat ini pun memiliki hubungan personal yang baik.
Cak Imin mengeklaim, dirinya juga dekat dengan semua pihak, termasuk kubu lain pada Pilpres 2024, seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo.
"Cair sajalah, wong saya sama Prabowo komunikasi baik, saya sama Mas Ganjar komunikasi baik. Jadi saya berharap semua pejabat publik melihat semua kompetisi politik ini sebagai proses biasa sehingga tidak lagi khawatir didatangi," tuturnya.