Pengamat: Jokowi Bukan Kader Murni PDIP, melainkan Pengusaha yang Jadi Aktor Politik

Editor: Febri Ady Prasetyo
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat menghadiri Puncak Bulan Bung Karno 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (24/6/2023). PDI Perjuangan menggelar konsolidasi akbar yang dihadiri ratusan ribu orang relawan, simpatisan hingga kader, sekaligus untuk memperingati puncak Bulan Bung Karno (BBK) dengan bertemakan Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya.

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pengamat politik Selamat Ginting mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah kader murni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Menurut Ginting, Jokowi bergabung dengan PDIP karena membutuhkan kendaraan politik.

"Jokowi ini bukan kader murni PDIP, melainkan pengusaha yang menjadi aktor politik dan membutuhkan perahu politik," kata Ginting yang menjadi akademisi di Universitas Nasional, Selasa, (3/10/2023), dikutip dari Tribun Jakarta.

Perahu PDIP itu berhasil mengantar Jokowi mencapai jabatan Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Indonesia.

"Ambisi politiknya sudah terwujud dan sekarang dia juga ingin menjadi king maker politik seperti Megawati,” ujar Ginting.

Konflik antara Jokowi dan Megawati

Ginting mengatakan ada politik kepentingan di antara Ketua Umum PDIP Megawati dan Jokowi.

Konflik itu salah satunya diperlihatkan lewat pernyataan Megawati yang menolak duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung PDIP.

Pernyataan itu disampaikannya saat Rakernas PDIP di JIEXPO Kemayoran beberapa hari lalu.

“Megawati menolak mentah-mentah rencana politik pihak-pihak yang ingin menyatukan Prabowo dengan Ganjar dalam menghadapi kontestasi pilpres 2024 mendatang," kata Ginting.

Baca: Megawati Disebut Enggan Temui Kaesang, Pengamat: Karena Kaesang & Jokowi Mengacak-acak PDIP

Joko Widodo mencium tangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati (Warta Kota /Adhy Kelana)

Menurut pengamat politik itu, konflik di antara keduanya kali ini tidak bisa dirampungkan dengan konsensus politik.

"Megawati adalah queen maker (penentu keputusan) politik bagi koalisi pendukung Ganjar, sedangkan Jokowi menjadi king maker politik bagi koalisi pendukung Prabowo. Jadi, jelas ada konflik politik yang tidak bisa ditutupi dari kedua elite politik itu," kata Ginting.

Ginting turut menyinggung Megawati yang masih memiliki utang politik kepada Prabowo lewat Perjanjian Batutulis pada Mei 2009 silam.

"Di mana isi poinnya antara lain PDIP akan mendukung Prabowo dalam pilpres, tapi nyatanya utang politik itu tidak direalisasikan pada pilpres 2014 dan 2019," ujarnya.

"Tapi dengan keputusan Rakernas PDIP yang berakhir kemarin, maka pupus sudah Prabowo mendapatkan dukungan dari PDIP."

Baca: WACANA Jokowi Gantikan Megawati Jadi Ketum PDIP Trending, Guntur Soekarnoputra Sebut Penuhi Syarat

Menurut Ginting, karena PDIP adalah pemenang Pemilu 2014 dan 2019, Megawati tak rela kadernya, yakni Ganjar, mengalah menjadi bakal cawapres.

Di samping itu, Ginting menyebut belum tentu Jokowi akan berpihak kepada PDIP pada pilpres tahun depan meski dia bisa menjadi presiden karena diusung PDIP.

“Koalisi bisa terjadi dalam perspektif Megawati dengan komposisi Ganjar sebagai bakal capres dan Prabowo sebagai bakal cawapres, mengingat Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra posisinya berada di bawah PDIP,” ujar Ginting.

Wacana duet Ganjar dengan Prabowo juga tidak akan terwujud karena Prabowo enggan mengalah untuk menjadi bala cawapres.

“Di luar itu, Jokowi lebih merasa bisa mengendalikan Prabowo yang juga mendukung keluarga Jokowi berkiprah dalam politik dengan sokongan dari Partai Gerindra, sedangkan Ganjar, praktis dalam genggaman politik Megawati,” kata Ginting.

Baca: Dengar Isu Ganjar Jadi Cawapres Prabowo, Megawati Hanya Bisa Melongo & Kaget

Halaman
12


Editor: Febri Ady Prasetyo

Berita Populer