Partai Demokrat dan Partai Nasdem membela Rocky dalam polemik dugaan penghinaan terhadap Jokowi. Menurut Demokrat, kritik Rocky kepada Jokowi masih wajar.
"Kritik yang selama ini disampaikan Rocky Gerung masih dalam batasan yang wajar pada koridor demokrasi dan akademis sebagai penjaga akal sehat publik agar terjaga kewarasan dan keseimbangan di masyarakat," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Selasa, (1/8/2023), dikutip dari Tribunnews.
Kamhar mengimbau kelompok relawan Jokowi untuk tidak memperpanjang masalah itu. Dia menilai laporan itu justru menunjukkan bahwa relawan Jokowi bersikap antikritik.
"Kita tentu menyayangkan respon relawan Jokowi yang antikritik dan sedikit-sedikit merespon dinamika yang sifatnya bentuk diskursus publik ke ranah hukum," kata Kamhar.
Di samping itu, dia ingin Jokowi turun tangan langsung guna menangani kelompok relawannya.
"Merespon situasi seperti ini Jokowi bisa cawe-cawe untuk menertibkan relawannya."
Baca: Mahfud MD Buka Suara soal Rocky Gerung Hina-Sebut Jokowi Tolol: Presiden Tak Mau Mengadu ke Polisi
Baca: Respons Santai Jokowi Setelah Dihina Rocky Gerung : Itu Hal Kecil
Mirip dengan Demokrat, Nasdem juga menganggap laporan tentang Rocky sebagai hal yang tidak perlu.
"Dalam lingkungan demokrasi yang sehat, kita harus membiasakan diri terhadap setiap kritikan dan bahkan kecaman terhadap pihak-pihak yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan negara," Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari atau Tobas, Selasa, (1/8/2023), dikutip dari Tribunnews.
Kata Tobas, amanat kepada penyelenggara negara dalam konteks demokrasi bakal selalu membuka ruang kritik, kecaman, hingga hinaan. Oleh karena itu, dia menilai tak perlu ada laporan tentang kritik yang disampaikan kepada Jokowi.
"Ini berlaku kepada seluruh pejabat, mulai dari pejabat daerah, pejabat negara, wakil rakyat, hingga presiden."
"Karena itu, semestinya apa yang disampaikan Rocky Gerung tidak perlu sampai pada pelaporan pidana ke kepolisian," katanya.
Dia menganggap demokrasi di Indonesia tak bisa sehat apabila pidana dalam perbedaan pandangan selalu dikedepankan.
"Jika itu yang terjadi, maka negara kita bisa menjurus kepada otoritarianisme karena kritikan dan kecaman dihadapi dengan pendekatan kekuasaan bukan perdebatan pemikiran ataupun penjelasan berbasis data, bukti dan fakta," kata dia.
Baca: Respons Jokowi & Ganjar atas Kecaman Rocky Gerung, Sama-Sama Tanggapi Santai
Baca berita lain tentang Rocky Gerung di sini.