Rocky yang mengenakan kemeja biru tampak datang sendirian. Dia juga terlihat membawa ransel berwarna abu-abu.
Dia tak bersedia menanggapi lebih jauh tentang kasus yang kini menjeratnya.
Sebelumnya, Rocky dilaporkan karena penyataaannya yang dianggap oleh sejumlah orang memuat unsur kebencian berbasis SARA dan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rocky heran dengan laporan itu. Padahal, kata Rocky, Jokowi menganggap hal itu hanya perkara kecil.
"Tanya pihak lain kenapa persoalin, ngapain gue yang jawab," kata Rocky, (6/9/2023), ketika ditemui, dikutip dari Kompas.com.
"Itu sudah dari sebulan lalu masalah itu. Kan, saya nggak ada apa-apa dengan Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi masalah kecil, kenapa dibawa ke Markas Besar Polri. Nggak apa-apalah entar tunggu aja habis selesai," kata dia.
Baca: Alasan David Tobing Menggugat Rocky Gerung: Supaya Tidak Jadi Pembicara Seumur Hidup
Baca: Rumah Rocky Gerung di Bogor Digeruduk Massa hingga Dilempari Tomat dan Telur Busuk
Kata Rocky, dia awalnya diundang untuk memberikan klarifikasi pada hari Senin, (4/9/2023). Akan tetapi, dia tidak bisa memenuhi undangan itu lantaran harus mengajar di Sukabumi, Jawa Barat.
"Saya minta ditunda, mestinya kemarin Senin tapi saya kasih kuliah di pesantren di Sukabumi jadi nggak mungkin dibatalin. Saya minta tolong Bareskrim untuk tunda hari ini," katanya.
Undangan klarifikasi dari Bareskrim itu adalah tindak tindak lanjut dari puluhan laporan terhadap Rocky. Sudah ada 26 laporan diterima yang di tingkat Bareskrim ataupun polda.
Kasus itu kemudian ditangani oleh Bareskrimm dan kini berada dalam tahap penyelidikan. Bareskrim sudah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli dalam kasus itu.
Menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, pihaknya bakal mendalami dugaan penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan oleh Rocky.
“Terkait dengan menyebarkan berita bohong kemudian di mana termaksud dalam Pasal 14, 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946,” kata Djuhandhani.
Baca: Rocky Gerung Ditolak & Batal Hadiri Acara di Sleman, Pendukung Anies Baswedan Kesal
Baca: Tak Terima Jokowi Dihina, 10 Ribu Relawan Turun ke Jalan Gelar Aksi Tangkap Rocky Gerung 10 Agustus
Sebelumnya, Rocky mendapat sorotan karena mengeluarkan pernyataan kontroversial saat acara Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Bekasi, Sabtu, (29/7/2023)
Tindakan Rocky itu direkam dan videonya sempat ditayangkan oleh akun YouTube milik Refly Harun.
Dalam momen itu Rocky mengklaim Jokowi pergi ke Cina untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tak hanya itu, dia juga mengucapkan katan "bajingan" dan "tolol" sehingga dianggap telah menghina Jokowi.
Namun, dalam orasi tersebut, dia menyebut juga kata-kata "bajingan" dan kata "tolol" yang dinilai sebagai kata makian dan menghina presiden.
Sementara itu, Jokowi enggan menanggapi serius pernyataan Rocky. Dia mengatakan pernyataan Rocky itu hanya hal kecil baginya.
Jokowi lebih memilih bekerja dibandingkan menanggapinya.
"Itu hal-hal kecillah. Saya kerja saja," kata Jokowi ketika memberikan keterangan pers di Senayan Park, Jakarta, Rabu, (2/8/2023).
Baca: NasDem dan Demokrat Bela Rocky Gerung yang Diduga Hina Jokowi
Partai Demokrat dan Partai Nasdem membela Rocky dalam polemik dugaan penghinaan terhadap Jokowi. Menurut Demokrat, kritik Rocky kepada Jokowi masih wajar.
"Kritik yang selama ini disampaikan Rocky Gerung masih dalam batasan yang wajar pada koridor demokrasi dan akademis sebagai penjaga akal sehat publik agar terjaga kewarasan dan keseimbangan di masyarakat," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Selasa, (1/8/2023), dikutip dari Tribunnews.
Kamhar mengimbau kelompok relawan Jokowi untuk tidak memperpanjang masalah itu. Dia menilai laporan itu justru menunjukkan bahwa relawan Jokowi bersikap antikritik.
"Kita tentu menyayangkan respon relawan Jokowi yang antikritik dan sedikit-sedikit merespon dinamika yang sifatnya bentuk diskursus publik ke ranah hukum," kata Kamhar.
Di samping itu, dia ingin Jokowi turun tangan langsung guna menangani kelompok relawannya.
"Merespon situasi seperti ini Jokowi bisa cawe-cawe untuk menertibkan relawannya."
Baca: Mahfud MD Buka Suara soal Rocky Gerung Hina-Sebut Jokowi Tolol: Presiden Tak Mau Mengadu ke Polisi
Baca: Respons Santai Jokowi Setelah Dihina Rocky Gerung : Itu Hal Kecil
Mirip dengan Demokrat, Nasdem juga menganggap laporan tentang Rocky sebagai hal yang tidak perlu.
"Dalam lingkungan demokrasi yang sehat, kita harus membiasakan diri terhadap setiap kritikan dan bahkan kecaman terhadap pihak-pihak yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan negara," Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari atau Tobas, Selasa, (1/8/2023), dikutip dari Tribunnews.
Kata Tobas, amanat kepada penyelenggara negara dalam konteks demokrasi bakal selalu membuka ruang kritik, kecaman, hingga hinaan. Oleh karena itu, dia menilai tak perlu ada laporan tentang kritik yang disampaikan kepada Jokowi.
"Ini berlaku kepada seluruh pejabat, mulai dari pejabat daerah, pejabat negara, wakil rakyat, hingga presiden."
"Karena itu, semestinya apa yang disampaikan Rocky Gerung tidak perlu sampai pada pelaporan pidana ke kepolisian," katanya.
Dia menganggap demokrasi di Indonesia tak bisa sehat apabila pidana dalam perbedaan pandangan selalu dikedepankan.
"Jika itu yang terjadi, maka negara kita bisa menjurus kepada otoritarianisme karena kritikan dan kecaman dihadapi dengan pendekatan kekuasaan bukan perdebatan pemikiran ataupun penjelasan berbasis data, bukti dan fakta," kata dia.
Baca: Respons Jokowi & Ganjar atas Kecaman Rocky Gerung, Sama-Sama Tanggapi Santai
Baca berita lain tentang Rocky Gerung di sini.