Maka, Pemerintah Indonesia ingin menegaskan bahwa satu-satunya organisasi militer yang ada di Indonesia adalah TRI.
Hanya saja, eksistensi TRI juga tidak berlangsung lama.
Sebab pada 3 Juni 1947, Presiden Soekarno kembali mengubah nama TRI menjadi TNI, sekaligus menjadi peleburan dari berbagai laskar perjuangan dan barisan bersenjata TRI.
Sejak resmi didirikan, kiprah TNI langsung diuji dengan munculnya berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri.
TNI harus berdimensi politik maupun dimensi militer, bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI di bawah pengaruh mereka.
Tantangan tersebut terjadi ketika TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat.
Seiring berjalannya waktu, angkatan perang dan institusi kepolisian disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia (ABRI) pada tahun 1962.
Namun, tantangan kembali datang, puncaknya ketika terjadi peristiwa Gerakan 30 September (G30S).
Di sisi lain, pergolakan politik di Indonesia pada 1998 turut berdampak pada institusi ABRI.
Pada 1 April 1999, Pemerintah Indonesia memisahkan unsur yang ada di dalam ABRI, yakni TNI dan Polri.
Kedua institusi ini kemudian menjalan roda organisasinya secara masing-masing, yang masih terjadi hingga kini.