Pasalnya, kata dia, Jokowi selalu mengingatkan antikorupsi tiap rapat terbatas.
"Kalimat ini sering kali diulang-ulang oleh Bapak Presiden (Jokowi) terus menjadi perhatian kita semuanya," kata Moeldoko.
Gerakan Lembaga Pemantauan Hukum Indonesia (LPHI) meminta Menteri Hukum dan HAM memantau ekstra aktivitas narapidana koruptor di lapas.
Hal tersebut merujuk adanya kasus-kasus napi kasus rasuah 'plesiran' ke sejumlah tempat, dimulai dengan Gayus Tambunan, eks Bupati Bogor Rahmat Yasin, pengusaha Anggoro Widjojo, hingga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazarudin.
"Artinya hingga saat ini masih ada celah mereka untuk plesiran," ujar Peneliti LPHI, Asri, ketika beraudiensi dengan sejumlah Pejabat Kemenkumham di Jakarta, Senin (12/4/2021).
Asri mengusulkan agar Menteri Hukum dan HAM membentuk Tim Monitoring dan Investigasi untuk memperketat aktivitas para koruptor, ermasuk mengusut sejumlah dugaan plesiran para napi.
"Misalnya Mantan Gubernur Sultra, Nur Alam. Penelusuran kami mendapati yang bersangkutan memanfaatkan celah berobat untuk pergi ke sejumlah tempat, ini harus ditelusuri," kata Asri.
Baca: Dijerat Korupsi dan Kini Ditahan, Mark Sungkar Bantah Kabar Dirinya dan Sang Istri Bercerai
"Siapa pun tak ada alasan. Harus tertib menjalani hukuman," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Asri juga mendesak Menkumham dan jajarannya untuk memperkuat disiplin kinerja mereka. Kasus plesiran pejabat sebelumnya mengindikasikan adanya praktik kerja sama terselubung.
"Kami mendesak Menkumham Yassona Laoly memeriksa pejabat Kemenkuham yang diduga tidak disiplin mengawasi narapidana korupsi," katanya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Firli Bahuri: Sampai Saat Ini Yang Tertangkap KPK Melakukan Korupsi Tidak Lebih dari 1.550 Orang dan Kata Moeldoko, Jokowi Berharap Menterinya Tak Ditangkap KPK Lagi
Simak berita lain tentang korupsi di sini.