Sejak dulu, kesetiaan dan kemampuan selalu menjadi tolok ukur wajib dimiliki kandidat menteri oleh Pak Harto.
Adapun syarat terakhir yakni mereka yang berasal dari Golkar.
Menurut Arbi Sanit, Soeharto betul-betul konsisten pada pengaderan partai pendukungnya.
Komitmen yang dipegang Soeharto berbuah manis terutama dalam menunjang kerja-kerja pemerintahan di era orde baru.
"Stabilitas politiknya terjamin, stabilitas pemerintahan terjamin, dan tujuan-tujuan pemerintah, program-program pemerintah terlaksana seefektif mungkin," ucapnya.
Dia menilai konsistensi Soeharto itulah yang membuat orkestrasi kabinet berjalan sesuai keinginan, terutama dalam upaya menggenjot pembangunan di Tanah Air.
Artinya, akan berbeda ceritanya jika Soeharto sembarangan memilih menteri.
Arbi Sanit melihat pemerintahan Soeharto paling strategis sepanjang sejarah Indonesia.
Pada 2017, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok terseret kasus penistaan agama.
Waktu itu kasus ini berdekatan dengan momen Pilkada DKI Jakarta.
Terkait hal itu, Arbi Sanit menduga kasus itu hanya dalih mengalahkan ahok sebagai calon Gubernur.
"Artinya tuduhan penoda agama adalah diduga dalih untuk mengalahkan Ahok sebagai Cagub DKI Jakarta," kata Arbi, diberitakan Tribunnews sebelumnya Kamis (20/3/2017).
Menurutnya, kasus itu bisa terjadi pada Ahok, sebab kualitas kepemimpinannya terbukti jauh melebihi pesaingnya.
"Agama diperalat untuk memobilisasi pemilih, dan bahkan digunakan mengintidasi pemilih supaya tidak memilih Ahok," lanjutnya.
Pengamat politik ini juga sempat mengkritik langkah DPR dalam membentuk Panitia Khusus Hak Angket Pelindo II (Pansus Pelindo II) di bulan Oktober tahun 2015.
Saat itu, Arbi Sanit mengatakan, kondisi perpolitikan di DPR saat ini sedang kacau-balau.
Menurutnya, pembentukan Pansus Pelindo II diluar tugas DPR.
"Ini membuktikan DPR sekarang jauh lebih buruk dari DPR sebelumnya. Anggota DPR sekarang kalibernya telah merosot," ujar Arbi Sanit, seperti diberitakan Tribunnews sebelumnya, Selasa (27/10/2015).