Presiden, menurut Rachland, perlu membalas surat tersebut untuk memberikan sinyal kuat bahwa praktek pengambilalihan paksa partai politik adalah tindakan yang tidak benar.
"Presiden sebaiknya perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah dan buruk," katanya.
Ia pun mengingatkan bahwa praktek pengambilalihan secara paksa tak hanya menimpa Demokrat, melainkan juga pernah menimpa PDI Perjuangan, partai asal Jokowi, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, tindakan seperti itu merupakan bentuk peninggalan politik masa lalu.
Baca: Dituding Beri Rp 100 Juta ke Tiap DPC Demokrat, Moeldoko Bantah Janjikan Uang
"Karena itu, seharusnya Presiden tidak mentolerir praktek politik yang sama atau meniru yang dilakukan anak buahnya sendiri," kata Rachland.
Lebih lanjut, Rachland menegaskan partainya tidak merasa dirugikan apabila Presiden Jokowi memilih berlindung di balik teka-teki tentang sikapnya.
Hanya saja, ia berharap Presiden mampu dijauhkan dari sikap keraguan dan kebingungan dalam berpolitik.
"Sebaliknya, keputusan yang kuat dan bermartabat harus dipilih. Bukan saja demi melindungi demokrasi. Tapi juga kehormatan Istana," tutur Rachland.
Menanggapi perubahan sikap AHY dan Demokrat dengan tak lagi menyeret Jokowi dan Istana ke dalam konflik internal mereka, pengamat politik Hendri Satrio menilai putra sulung SBY itu sudah mulai berpikir secara jangka panjang.
Baca: Istana Tegaskan Enggan Jawab Surat AHY Soal Isu Kudeta Partai Demokrat : Itu Urusan Internal
Ia menilai AHY kini telah menyadari bahwa menjaga komunikasi yang baik dengan Jokowi dan Istana jauh lebih menguntungkan ketimbang memasang posisi berhadap-hadapan seperti sebelumnya.
Ia menilai langkah yang diambil AHY dengan tak lagi menyeret Jokowi ke dalam konflik internal Demokrat sudah tepat karena akan memperkecil medan pertarungan.
Dengan demikian internal Demokrat bisa lebih fokus dalam menghadapi pihak yang hendak melengserkan AHY dari kursi ketua umum.
“Setelah ini kelihatannya pertarungannya akan menempatkan Moeldoko seorang diri juga setelah Pak Jokowi ditarik keluar oleh AHY. Ini pertarungannya akan lebih kecil dan lebh cepat padam,” kata Hendri.
“Good move dan langkah baik buat AHY untuk tidak mengajak penguasa untuk masuk ke dalam pertarungan politik yang sebenarnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu mengganggu,” kata dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Berubah 180 Derajat, AHY Tak Lagi Menyeret Jokowi dalam Konflik Internal Demokrat"