"Seperti mengendalikan tes antigen atau rapid atau PCR. Bisa saja bisnis, tapi harus dikendalikan, pemerintah harus menentukan batas atas vaksinasi mandiri," tandas Slamet.
Respon Pemerintah
Presiden Joko Widodo juga menyinggung terkait dibukanya opsi vaksinasi Covid-19 mandiri.
Namun, jika mekanisme tersebut direalisasi, kemungkinan vaksin yang digunakan akan berbeda dengan vaksin yang digratiskan pemerintah.
"Mungkin (vaksinasi mandiri) bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda bisa dilakukan," papar Jokowi di acara Kompas 100 CEO Forum, Kamis (21/1/2021).
Usulan vaksinasi mandiri, menurut Jokowi, muncul atas usulan para pengusaha di Tanah Air.
Melalui mekanisme tersebut, biaya vaksinasi akan ditanggung perusahaan.
Meskipun pemerintah menyambut baik hal tersebut, namun hingga saat ini belum diputuskan pemerintah.
"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, Pak bisa enggak kita vaksin mandiri. Ini yang baru kita akan putuskan," ujar Jokowi. "Sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik," kata dia.
Jokowi juga optimis, vaksinasi Covid-19 bisa rampung kurang dari setahun.
Karena, ada 30.000 vaksinator yang siap bertugas.
Jika dalam sehari seorang vaksinator menyuntik 30 orang, maka total penduduk yang disuntik vaksin dalam sehari mencapai 1 juta.
"Oleh sebab itu ini terus kita dorong juga kesiapan vaksinnya jangan sampai trlambat," tandas Jokowi.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sasaran Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua: Wakil Rakyat, Pendidik, Pedagang, hingga Jurnalis