Calon peserta vaksinasi Covid-19 tahap kedua ini disampaikan oleh Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmidzi, Senin (15/2/2021).
Penerima vaksin Covid-19 tahap kedua ini cukup beragam, mulai dari petuga pelayan publik hingga jurnalis.
"Penerima vaksin Covid-19 tahap kedua yakni petugas pelayanan publik. Terdiri dari pendidik, pedagang pasar, tokoh agama, penyuluh agama, wakil rakyat, pedagang pasar, pejabat negara, pegawai pemerintah pusat maupun daerah, petugas keamanan, petugas pelayanan publik di sarana transportasi dan atlet,"
"Kemudian para jurnalis dan pekerja media akan termasuk juga. Untuk tahap awal ada 5.000 jurnalis sesuai surat dari PWI," papar Nadia.
Inilah rincian data sementara sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua:
- Pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik) 5.057.582 orang
- Pedagang pasar 4.014.232 orang
- Tokoh agama dan penyuluh agama (66.831 orang)
- Wakil rakyat (DPR RI, DPD, DPR prov, kab/kota) 20.231 orang
- Pejabat negara (menteri/wakil menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/wali kota/sekda/eselon) 630 orang
- Pegawai daerah (ASN pusat, daerah, dan honorer) 2.778.246 orang
- Keamanan (TNI, Polri, satpol PP Prov/kab/kota) 2.778.246 orang
- Pelayan publik (Damkar, BUMN, BUMD, kepala desa/perangkat desa, BPJS) 3.670.069 orang
- Transportasi 1.247.116 orang
- Atlet 1.175 orang
- Jurnalis 5.000 orang
Baca: Sindikat Vaksin Covid-19 Palsu Terbongkar di China, Isi Vaksin Cuma Air Mineral, Keuntungan Rp 39 M
Baca: Sanksi Berat Menanti Warga yang Tolak Vaksinasi, Layanan Administrasi hingga Bansos Bisa Dihentikan
Sementara untuk kepastian waktu pelaksanaan masih belum diinformasikan waktunya.
"Setelah ada izin, vaksinasi (tahap kedua) langsung dilaksanakan," kata Nadia.
Sementara itu, berdasarkan data sementara Kemenkes, target sasaran vaksinasi tahap kedua untuk petugas pelayanan publik sebanyak 17.857.157 orang.
Nadia menekankan, data tersebut masih terus bergerak dan akan mengalami pembaharuan.
Hingga saat ini Kemenkes masih terus mengevaluasi dan melakukan finalisasi data calon peserta vaksinasi tahap kedua ini.
Ini dilakukan paralel sembari menanti izin penggunakan vaksin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Vaksinasi mandiri Covid-19 yang dinlai dapat mempercepat target herd immunity semakin ramai dibicarakan.
Dalam rapat kerja antara Menteri Kesehatan dengan Komisi IX di DPR, wacana vaksinasi mandiri ini pertama kali muncul.
vaksinasi digadang-gadang dilakukan secara masif oleh dua pihak sekaligus, yakni pemerintah kepada masyarakat dan korporasi kepada karyawannya.
Saat itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri.
Namun, vaksinasi tersebut bukan perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya.
"Bolehnya untuk korporasi. Jadi dengan syarat satu, korporasi mau beli, dengan syarat semua karyawan mesti dikasih," ka Budi.
Baca: Pemilik Apotek Sebut Helena Lim adalah Partner Usaha, Polisi Selidiki Kasus Penyalahgunaan Vaksin
Baca: Mengenal Sosok Crazy Rich PIK Helena Lim yang Disuntik Vaksin Covid-19, Pernah Jadi Penyanyi
Budi menuturkan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).
Perusahaan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan prodsen vaksin Covid-19.
Adapun syaratnya yakni vaksin Covid-19 yang dibeli harus sesuai standar WHO.
Serta data penerima vaksin pun harus diserahkan ke pemerintah, sehingga tidak ada.
Ini diharapkan vaksinasi dapat lebih cepat berjalan.
Dengan demikian, pencapaian target herd immunity sebesar 70.
Slamet menyampaikan, dengan adanya vaksinasi mandiri akan membantu pemerintah dalam mencapai target 70 persen penduduk yang di vaksin.
Hal tersebut agar mencapai target herd immunity secepat-cepatnya.
Kendati demikian, Slamet memberi saran kepada pemerintah terkait vaksinasi mandiri.
Menurutnya, pemerintah perlu mengendalikan harga vaksinasi mandiri.
"Seperti mengendalikan tes antigen atau rapid atau PCR. Bisa saja bisnis, tapi harus dikendalikan, pemerintah harus menentukan batas atas vaksinasi mandiri," tandas Slamet.
Presiden Joko Widodo juga menyinggung terkait dibukanya opsi vaksinasi Covid-19 mandiri.
Namun, jika mekanisme tersebut direalisasi, kemungkinan vaksin yang digunakan akan berbeda dengan vaksin yang digratiskan pemerintah.
"Mungkin (vaksinasi mandiri) bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda bisa dilakukan," papar Jokowi di acara Kompas 100 CEO Forum, Kamis (21/1/2021).
Usulan vaksinasi mandiri, menurut Jokowi, muncul atas usulan para pengusaha di Tanah Air.
Melalui mekanisme tersebut, biaya vaksinasi akan ditanggung perusahaan.
Meskipun pemerintah menyambut baik hal tersebut, namun hingga saat ini belum diputuskan pemerintah.
"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, Pak bisa enggak kita vaksin mandiri. Ini yang baru kita akan putuskan," ujar Jokowi. "Sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik," kata dia.
Jokowi juga optimis, vaksinasi Covid-19 bisa rampung kurang dari setahun.
Karena, ada 30.000 vaksinator yang siap bertugas.
Jika dalam sehari seorang vaksinator menyuntik 30 orang, maka total penduduk yang disuntik vaksin dalam sehari mencapai 1 juta.
"Oleh sebab itu ini terus kita dorong juga kesiapan vaksinnya jangan sampai trlambat," tandas Jokowi.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sasaran Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua: Wakil Rakyat, Pendidik, Pedagang, hingga Jurnalis