"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat," lanjutnya.
Sebelum menyampaikan hal itu, Budi sempat mengungkapkan pernah diberi data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemenkes.
Berdasarkan data itu, secara agregat disebutkan jumlah total puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.
"(Disebutkan) RS pemerintah saja, tidak usah melibatkan pemda, tidak usah bikin dengan RS swasta cukup. Ah saya kapok. Saya enggak percaya data nasional," ungkap Budi.
Dia lantas menelusuri data sarana kesehatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dari penelusuran itu baru terungkap bahwa sarana kesehatan yang ada tidak mencukupi.
Baca: IDI Buka Suara Terkait Kabar Vaksinasi Presiden Jokowi Gagal: Tidak Benar
"Itu 60 persen, tidak cukup. Karena kalau di Bandung yang RS dan puskesmas penuh (jumlahnya banyak) pasti bisa. Tetapi, begitu di Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari atau delapan tahun (vaksinasi selesai)," tegas Budi.
"Jadi sekarang saya sudah lihat by kabupaten/kota strategi vaksinasinya. Maka, kami akan perbaiki stateginya," tambahnya.
Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi Covid-19 seharusnya memang bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih dari satu tahun.
Menurut perhitungan Jokowi, target tersebut mampu direalisasikan Indonesia karena memiliki sarana dan vaksinator yang mendukung.
Salah satunya, keberadaan 10.000 puskesmas di Indonesia.
"Ada kurang lebih 30.000 vaksinator, ada 10.000 puskesmas, 3.000 RS yang bisa kita gerakkan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam 11th Kompas 100CEO Forum 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (21/1/2021).
Dia lantas menjelaskan, apabila satu vaksinator bisa menyuntik vaksin kepada 30 orang dalam satu hari, maka pencapaian vaksinasi dalam sehari sudah mencapai hampir 1 juta orang.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPU: Kemenkes Butuh Data Penduduk Kategori Khusus untuk Basis Vaksinasi Covid-19" dan "Menkes Kapok Gunakan Data Kemenkes, Akan Pakai Data KPU untuk Basis Vaksinasi Covid-19"