Data tersebut merangkum penduduk berusia 18-59 tahun.
Sementara itu, KPU telah memiliki data pemilih dengan rentang usia 17-59 tahun.
"Kemenkes membutuhkan daya dukung dari KPU terkait dengan data pemilih. Jadi data penduduk yang punya kategori khusus," ujar Arief pada Rapat Kerja Daftar Pemilih dalam rangka Mendukung Program Vaksinasi Covid-19 yang digelar virtual, Jumat (29/1/2021).
"KPU menyediakan data pemilih yang merupakan bagian dari data penduduk yang berusia 17-59 tahun. Sementara yang akan menjadi sasaran atau target vaksin usia 18-59 tahun," kata dia.
Untuk merespons hal itu, KPU telah membahasnya dengan KPU provinsi, kabupaten dan kota.
Baca: Jokowi Kembali Disuntik Vaksin Covid-19 CoronaVac Hari Ini, Disiarkan Langsung
Baca: Vaksinasi Covid-19 Sudah Berjalan Lebih dari Sepekan, Belum Ada Laporan Efek Samping Serius
Jajaran KPU daerah diminta mempersiapkan data pemilih yang berbasis data Pilkada 2020 lalu.
Arief mengatakan, data yang dimiliki KPU merupakan data berbasis keluarga dan dimutakhirkan berdasarkan kondisi terbaru.
Sehingga, kerja sama antara KPU dengan Kemenkes dalam menggunakan data pemilih sebagai basis data vaksinasi Covid-19 merupakan langkah tepat.
"Untuk 270 daerah yang Pilkada kemarin di dalamnya melibatkan 309 kabupaten/kota datanya pasti sangat aktif, sangat terbarukan," tutur Arief.
Arief pun mengharapkan kerja sama penggunaan data pemilih bisa diperluas, misalnya dengan BPJS Kesehatan.
Baca: Opsi Vaksinasi Mandiri Kian Menguat, Presiden Jokowi Berikan Tanggapan
Baca: Daftar Hoaks Program Vaksinasi Covid-19, Keberadaan Chip dalam Vaksin hingga Korban Meninggal
"Jadi nanti kerja sama itu diperluas. Kemungkinan dilakukan antara KPU, Kemenkes dan BPJS," tuturnya.
"Saya pikir semua kementerian dan lembaga termasuk masyarakat harus mendukung supaya program vaksinasi bisa berjalan dengan lancar," kata Arief.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan menggunakan data KPU sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19.
Alasannya, KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.
Menteri Kesehatan ( Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19.
Alasannya, KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.
Selain itu, Budi juga menyebut sudah kapok menggunakan data Kementerian Kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi dikutip dari acara " Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).
"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat," lanjutnya.
Sebelum menyampaikan hal itu, Budi sempat mengungkapkan pernah diberi data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemenkes.
Berdasarkan data itu, secara agregat disebutkan jumlah total puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.
"(Disebutkan) RS pemerintah saja, tidak usah melibatkan pemda, tidak usah bikin dengan RS swasta cukup. Ah saya kapok. Saya enggak percaya data nasional," ungkap Budi.
Dia lantas menelusuri data sarana kesehatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dari penelusuran itu baru terungkap bahwa sarana kesehatan yang ada tidak mencukupi.
Baca: IDI Buka Suara Terkait Kabar Vaksinasi Presiden Jokowi Gagal: Tidak Benar
"Itu 60 persen, tidak cukup. Karena kalau di Bandung yang RS dan puskesmas penuh (jumlahnya banyak) pasti bisa. Tetapi, begitu di Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari atau delapan tahun (vaksinasi selesai)," tegas Budi.
"Jadi sekarang saya sudah lihat by kabupaten/kota strategi vaksinasinya. Maka, kami akan perbaiki stateginya," tambahnya.
Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi Covid-19 seharusnya memang bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih dari satu tahun.
Menurut perhitungan Jokowi, target tersebut mampu direalisasikan Indonesia karena memiliki sarana dan vaksinator yang mendukung.
Salah satunya, keberadaan 10.000 puskesmas di Indonesia.
"Ada kurang lebih 30.000 vaksinator, ada 10.000 puskesmas, 3.000 RS yang bisa kita gerakkan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam 11th Kompas 100CEO Forum 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (21/1/2021).
Dia lantas menjelaskan, apabila satu vaksinator bisa menyuntik vaksin kepada 30 orang dalam satu hari, maka pencapaian vaksinasi dalam sehari sudah mencapai hampir 1 juta orang.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPU: Kemenkes Butuh Data Penduduk Kategori Khusus untuk Basis Vaksinasi Covid-19" dan "Menkes Kapok Gunakan Data Kemenkes, Akan Pakai Data KPU untuk Basis Vaksinasi Covid-19"