Perpanjangan kebijakan tersebut bergantung pada tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan.
"Apabila tidak (disiplin), maka kita akan terus memperpanjang periode pembatasan kegiatan ini terus menerus agar menjadi efektif sampai waktu yang tidak diprediksi," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).
Wiku menyampaikan selama satu pekan PPKM berlaku, belum ada hasil yang signifikan mengenai penurunan penularan Covid-19.
Hal ini menunjukkan bahwa PPKM belum mampu menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab masyarakat terhadap perubahan perilaku yang adaptif di masa pandemi.
Oleh karena itu, kebijakan ini dinilai perlu diperpanjang agar lebih efektif dan berkontribusi pada penurunan kasus.
Baca: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) Jawa-Bali, Ini Kriteria dan Aturan Terbaru Perjalanan
"Kita masih memiliki harapan besar pada intervensi pemberlakuan pembatasan kegiatan ini. Ini baru satu minggu pelaksanaan, dampak dari intervensi baru akan terlihat pada minggu ketiga intervensi dilakukan," ujar Wiku.
Adapun PPKM berlaku di 73 kabupaten/kota yang tersebar di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali.
Wiku menjabarkan, dari 73 kabupaten/kota, terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19 di 46 wilayah selama satu minggu pertama PPKM berlaku atau 11-18 Januari 2021.
Penurunan kasus aktif hanya terjadi di 24 kabupaten/kota, dan 3 wilayah lainnya tak mengalami perubahan.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku" dan "Satgas Covid-19: PPKM Jawa-Bali Akan Terus Dilanjutkan jika Masyarakat Tak Disiplin"