PPKM di Jawa & Bali Diperpanjang hingga 8 Februari 2021, Ada Aturan yang Berubah

Penulis: Febri Ady Prasetyo
Editor: haerahr
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi pusat perbelanjaan. Pada masa perpanjangan PPKM, pusat perbelanjaan buka hingga pukul 20.00 waktu setempat.

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Ada aturan yang berubah dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali periode 26 Januari hingga 8 Februari 2021 atau selama masa perpanjangan.

Pemerintah telah memutuskan PPKM, yang awalnya akan berakhir pada 25 Januari 2021, diperpanjang selama dua pekan. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis, (21/1/2021), mengatakan ada perubahan dalam hal waktu operasional pusat perbelanjaan, mal, dan restoran.

Airlangga menyebut waktu operasional akan diperpanjang satu jam, atau hingga pukul 20.00 waktu setempat, selama masa perpanjangan.

Sementara itu, pada PPKM yang pertama, waktu operasional hanya sampai pukul 19.00 waktu setempat.

Pada PPKM kali ini (perpanjangan) jam operasional dibuka hingga pukul 20.00 waktu setempat," kata Airlangga.

Airlangga menuturkan, perbedaan aturan ini didorong kondisi di sejumlah daerah yang kasus penularan Covid-19 nya sudah mulai landai.

Baca: Kasus Covid-19 Capai Rekor Baru, PPKM Jawa-Bali Bakal Diperpanjang Dua Pekan

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto dalam Webinar bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi Dalam Era Tatanan Baru Perspektif Ekonomi dan Sosial, Jumat (26/06/2020). (Dok. Youtube Direktorat Inovkor)

"Karena ada beberapa daerah yang agak flat maka ini diubah menjadi sampai dengan pukul 8 malam," tambah Airlangga.

Sementara itu, aturan lainnya tidak berubah. Perusahaan wajib menerapkan kerja dari rumah (work from home) terhadap 75 persen karyawan.

Kemudian, kegiatan belajar-mengajar tetap dilakukan secara daring. Restoran hanya diperbolehkan makan di tempat (dine in) dengan batas maksimal kapasitas 25 persen.

Sistem pemesanan makanan untuk dibawa pulang (take away) masih diperbolehkan. Aturan terkait kegiatan di tempat ibadah juga tidak berubah, yakni pembatasan kapasitas sebesar 50 persen.

"Sektor esensial, termasuk industri tetap bisa beroperasi 100 persen. Fasilitas umum ditutup dan transportasi diatur oleh masing-masing pemerintah daerah," ucap Airlangga. 

Baca: Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali Akan Diperpanjang, Dimulai 26 Januari 2021

Alasan PPKM diperpanjang

Airlangga Hartarto mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melihat perkembangan kasus Covid-19 di beberapa daerah yang masih berisiko tinggi.

"Melihat perkembangan terjadi, sesuai dengan hasil ratas (rapat terbatas) tadi, Bapak Presiden sudah menyetujui, bahwa 77 kabupaten/kota di beberapa daerah masih berisiko tinggi, sehingga diputuskan perpanjangan (PPKM) selama dua minggu," kata Airlangga, dalam press briefing terkait Program 3T, Gerakan Donor Plasma, UMKM Digital, serta Bantuan dan Solidaritas Bencana, Kamis (21/1/2021).

Ilustrasi pengunjung toko menggunakan protokol kesehatan. PPKM di Jawa dan Bali akan diperpanjang. (Kontan)

Airlangga menuturkan per 20 Januari 2021 akumulasi kasus positif Covid-19 mencapai 939.948 orang.

Kemudian tingkat kesembuhan 81,2 persen, tingkat kematian 2,9 persen, dan positivity rate 16,6 persen.

"Hasil monitoring ada 29 kabupaten/kota masih berisiko tinggi, 41 kabupaten kota risiko sedang, dan tiga kabupaten kota risiko rendah. Penurunan hanya terlihat di Banten dan Yogyakarta," kata Airlangga.

Baca: Aturan Perjalanan Selama Masa PPKM di Pulau Jawa, Ada Syarat Masuk Provinsi dan Kabupaten/Kota

Satgas: PPKM bisa terus diperpanjang

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk terus memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali.

Perpanjangan kebijakan tersebut bergantung pada tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan.

"Apabila tidak (disiplin), maka kita akan terus memperpanjang periode pembatasan kegiatan ini terus menerus agar menjadi efektif sampai waktu yang tidak diprediksi," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).

Wiku menyampaikan selama satu pekan PPKM berlaku, belum ada hasil yang signifikan mengenai penurunan penularan Covid-19.

Hal ini menunjukkan bahwa PPKM belum mampu menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab masyarakat terhadap perubahan perilaku yang adaptif di masa pandemi.

Oleh karena itu, kebijakan ini dinilai perlu diperpanjang agar lebih efektif dan berkontribusi pada penurunan kasus.

Baca: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) Jawa-Bali, Ini Kriteria dan Aturan Terbaru Perjalanan

"Kita masih memiliki harapan besar pada intervensi pemberlakuan pembatasan kegiatan ini. Ini baru satu minggu pelaksanaan, dampak dari intervensi baru akan terlihat pada minggu ketiga intervensi dilakukan," ujar Wiku.

Adapun PPKM berlaku di 73 kabupaten/kota yang tersebar di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali.

Wiku menjabarkan, dari 73 kabupaten/kota, terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19 di 46 wilayah selama satu minggu pertama PPKM berlaku atau 11-18 Januari 2021.

Penurunan kasus aktif hanya terjadi di 24 kabupaten/kota, dan 3 wilayah lainnya tak mengalami perubahan.

(Tribunnewswiki/Tyo/Kompas/Fitria Chusna Farisa/Dian Erika Nugraheny)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku" dan "Satgas Covid-19: PPKM Jawa-Bali Akan Terus Dilanjutkan jika Masyarakat Tak Disiplin"



Penulis: Febri Ady Prasetyo
Editor: haerahr
BERITA TERKAIT

Berita Populer