Inauguration Day 2021 atau hari pelantikan presiden baru terpilih di Pilpres Amerika Serikat 2020 akan dilaksanakan pada Kamis, 21 Januari bertempat di Capitol Building.
Sebelumnya, Amerika Serikat masih berkutat dengan persoalan rusuh di Capitol Building yang disebabkan oleh para pendukung petahana Donald Trump yang tak puas dengan hasil pilpres.
Meski masih pada situasi mengkhawatirkan akibat konflik horizontal yang menguat, negeri Paman Sam tetap menjadwalkan pelantikan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joe Biden dan Kamala Harris sesuai jadwalnya.
Aksi Biden sendiri sangat ditunggu-tunggu oleh publik Amerika Serikat, pasar modal dan tentu masyarakat dunia pada umumnya.
Politisi dari Partai Demokrat itu berencana akan cepat-cepat mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif, begitu resmi dilantik.
Sesuai janji-janji politiknya, Joe Biden akan mengubah banyak kebijakan kontroversial dan aneh di era Donald Trump yang tidak mencerminkan Amerika Serikat yang menerima perbedaan, inklusif dan tempat bagi semua kalangan seperti etos American Dream.
Salah satunya yakni membatalkan produk kebijkan Donald Trump berupa larangan perjalanan kontroversial dari beberapa negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, pada hari pertamanya menjabat.
Menurut kabar Al Jazeera pada Minggu (17/1/2021), rencana itu sudah disampaikan Kepala staf Gedung Putih Biden yang baru, Ron Klain dalam memo yang diedarkannya.
Pada 10 hari pertama menjabat, pemerintahan AS yang baru disebut akan meluncurkan sejumlah perubahan terkait kebijakan aneh yang telah diterapkan oleh Donald Trump.
Baca: Pendukung Belum Rela Trump Lengser, FBI Takut Pendemo Bersenjata Serbu DPR saat Pelantikan Biden
Beberapa diantaranya terkait upaya pencegahan virus corona baru.
Selain itu, Amerika Serikat juga bergabung kembali dengan perjanjian perubahan iklim Paris, dan undang-undang imigrasi yang memungkinkan jutaan orang mendapatkan kewarganegaraan, dimana secara mengejutkan negara itu keluar dari konvensi iklim Paris di era Donald Trump.
Tak lama setelah menjabat pada 2017, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang wisatawan dari tujuh negara mayoritas Muslim memasuki Amerika Serikat.
Namun, perintah itu dibuat ulang beberapa kali di tengah gugatan hukum dan versinya dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada 2018.
Para pengamat mengatakan larangan tersebut dapat dengan mudah dibatalkan.
Pasalnya aturan itu dikeluarkan dengan perintah eksekutif dan pernyataan resmi presiden (presidential proclamation).
Namun, tuntutan hukum dari lawan konservatif dapat menunda proses tersebut.
Baca: Terkait Kerusuhan Gedung Capitol, Pendukung Donald Trump Disebut Ingin Bunuh Anggota Parlemen AS
Biden pada Oktober mengatakan sebagai presiden dia akan bekerja sama dengan masyarakat AS untuk menghancurkan “racun kebencian” dalam masyarakat yang telah merekah akibat ulah Donald Trump.
Dia juga berjanji menghormati kontribusi dan ide setiap warga negara.
“Pemerintahan saya akan terlihat seperti Amerika, dengan warga Muslim Amerika melayani di setiap tingkatan,” katanya.