"Keadilan itu kan bukan semuanya digratiskan, tapi bahwa mereka yang berkecukupan membayar, sementara yang kurang beruntung atau yang tidak berkecukupan atau berkekurangan ya digratiskan," kata Donny dikutip dari Kompas.
Pemerintah meyakini golongan berkecukupan tidak pantas menerima subsidi vaksin Covid-19.
Oleh karena itu, subsidi atau vaksinasi gratis diperuntukkan bagi kalangan yang kekurangan.
Hal ini, kata Donny, sama prinsipnya dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Seperti juga kita tidak pantas mensubsidi mereka yang mampu membayar BBM dengan harga pasar. Makanya yang premium hanya untuk kendaraan-kendaraan yang bukan kendaraan mewah, kan itu sama saja reasoning-nya," ujar dia.
Donny menyebut diadakannya vaksinasi mandiri bukan karena keterbatasan anggaran.
Namun, dengan mekanisme ini, sebagian anggaran bisa dialihkan untuk memperkuat program bantuan sosial.
Ia mengklaim vaksinasi berbayar tidak melanggar aturan ataupun undang-undang.
Pemerintah memang menjamin terselenggaranya vaksinasi, tetapi bukan berarti seluruhnya digratiskan.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Satgas Sebut Anggaran Bukan Alasan Pemerintah Tak Gratiskan Vaksin Covid-19 Sepenuhnya" dan"Soal Vaksin Covid-19 Berbayar, KSP: Demi Keadilan"