Wiku menyebut anggaran tidak akan menjadi halangan dalam program vaksinasi Covid-19 yang bertujuan menciptakan herd immunity.
Dia mengungkapkan hal itu dalam tanggapannya terhadap pertanyaan wartawan mengenai dua mekanisme vaksinasi.
Ada dua mekanisme vaksinasi yang disiapkan pemerintah, yakni gratis dan berbayar.
Mereka yang berkecukupan harus membayar agar bisa mendapatkan vaksin, sedangkan mereka yang berkekurangan akan mendapatkannya secara gratis.
"Saya perlu tegaskan bahwa pada prinsipnya anggaran tidak akan menjadi hambatan dalam pencapaian herd immunity melalui vaksinasi," kata Wiku, Selasa (15/12/2020), dikutip dari Kompas.
Wiku menyebut saat ini pemerintah masih terus mengkaji berbagai hal teknis terkait vaksinasi.
Baca: Pemerintah: Demi Keadilan, Vaksinasi Covid-19 Tidak Digratiskan secara Total
Menurut dia, pemerintah ingin memastikan bahwa vaksin tersedia bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui skema subsidi maupun mandiri.
Detail pelaksanaan vaksinasi, mulai dari sasaran hingga rentang harga, juga masih terus dibahas. "Hal ini akan diinformasikan setelah nantinya terdapat keputusan resmi dari pemerintah," ujar Wiku.
Wiku pun meminta seluruh rumah sakit di tanah air untuk menunggu arahan dan keputusan pemerintah ihwal vaksinasi Covid-19.
Ia mewanti-wanti pihak rumah sakit untuk tak melakukan promosi vaksinasi sebelum ada keputusan resmi dari pemangku kebijakan.
"Jangan melakukan promosi atau kegiatan serupa terkait program vaksinasi sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di masyarakat," kata dia.
Baca: Iklan Pre-Order Vaksin Covid-19 Beredar di Media Sosial, Bio Farma: Tunggu Pengumuman Resmi
Diberitakan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin.
Dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 32 juta orang gratis dan 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin.
"Iya, jadi perkiraan awal angka seperti itu untuk mencapai 67 persen orang yang diimunisasi," ujar Nadia pada Kompas.com, Selasa (8/12/2020). Dia mengatakan yang akan mendapatkan vaksin gratis antara lain tenaga kesehatan, pelayan publik, PBI, dan kelompok rentan lainnya.
Adapun vaksin Covid-19 Sinovac gelombang pertama tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020 lalu. Jumlahnya sebanyak 1,2 juta dosis.
Baca: Inilah Daftar Rumah Sakit Swasta yang Sudah Buka Layanan Pre Order Vaksinasi Covid-19
Pemerintah memutuskan tidak akan menggratiskan vaksinasi Covid-19 secara total.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian pada Selasa, (15/12/2020), mengatakan hal ini dilakukan demi keadilan
Dia mengatakan adil bukan berarti semua orang diperlakukan secara sama.