Hal ini berkaitan fakta bahwa pandemi telah menyerang berbagai negara, tak perduli apakah negara tersebut maju atau pun negara miskin.
Riset-riset yang dilakukan oleh negara-negara besar terkait vaksin Covid-19 atau virus Corona pun dikhawatirkan akan memunculkan terjadinya monopoli kepemilikan.
Negara-negara kaya disebut telah mendapatkan cukup vaksin Covid-19 untuk melindungi populasi mereka hampir tiga kali lipat pada akhir 2021.
Menurut Amnesty International, kemungkinan perilaku negara-negara besat tersebut bakalan merampas hak miliaran orang di negara-negara yang lebih miskin.
Baca: Amnesty International Khawatir Banyak Negara Kaya Berlomba Riset & Belanja Vaksin Covid-19, Ada Apa?
Inggris menyetujui vaksin Covid-19 buatan Pfizer Desember ini, meningkatkan harapan bahwa gelombang pasang dapat segera berbalik melawan virus corona yang telah menewaskan hampir 1,5 juta orang secara global, menghancurkan ekonomi dunia, dan mengubah kehidupan normal.
Amnesty International dan organisasi lain termasuk Frontline AIDS, Global Justice Now, dan Oxfam mendesak pemerintah dan industri farmasi untuk mengambil tindakan guna memastikan kekayaan intelektual vaksin virus corona dibagikan secara luas alias menjadi milik umum.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah berulang kali meminta negara-negara untuk membuat vaksin yang melindungi dari virus corona sebagai "barang publik" dan agar tidak terjadi monopoli.
"Hampir 70 negara miskin hanya akan bisa memvaksinasi 1 dari 10 orang pada tahun depan, kecuali jika tindakan segera diambil."
"Data terbaru menunjukkan, negara kaya yang mewakili hanya 14 persen dari populasi dunia telah membeli 53 persen dari semua vaksin yang paling menjanjikan sejauh ini," ujar keterangan Amnesty International, Rabu (9/12/2020).
Amnesty International menyebutkan, Kanada adalah negara yang paling banyak membeli vaksin virus corona, dengan dosis yang cukup untuk memvaksinasi setiap orang di negaranya sebanyak lima kali.
Karena itu, Amnesty International mendesak dukungan untuk proposal yang Afrika Selatan dan India ajukan kepada Dewan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk melepaskan hak kekayaan intelektual vaksin, tes, dan perawatan Covid-19 ke publik.
Banyaknya negara maju nan besar yang berlomba menemukan vaksin Covid-19, ternyata membuat organisasi kesehatan dunia atau WHO khawatir akan munculnya monopoli vaksin
WHO pun mengingatkan agar negara-negara besar dunia agar tidak melakukan monopoli pembuatan dan penggunaan vaksin Covid-19.
Menurut WHO, virus corona akan terus menyebar dan menular diseluruh muka bumi jika penanggulangannya tidak holistik ke semua negara, termasuk kelompok negara-negara ketiga atau negara miskin.
Dalam pernyataannya, WHO menyatakan istilah "nasionalisme vaksin", dan hasilnya akan percuma jika vaksin corona hanya dimonopoli negara-negara besar yang kaya.
Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan negara-negara tersebut untuk tetap menyebarkan vaksin ke seluruh negara jika sudah ditemukan kelak kemudian hari.
Baca: Selain Khawatir Monopoli Negara Kaya, WHO Sebut Kurangnya Dana Vaksin Covid-19 bagi Negara Miskin
Tedros menyebut, nasionalisme vaksin akan menjadi batu sandungan nyata dalam penanggulangan Covid-19.
"Nasionalisme (monopoli) vaksin itu tidak baik, itu tidak akan membantu kami," ujar Tedros dalam Forum Keamanan Aspen di Amerika Serikat (AS), melalui video conference dari markas besar WHO di Jenewa, Swiss.
"Agar dunia pulih lebih cepat, kita harus pulih bersama, karena ini adalah dunia yang terglobalisasi: ekonomi saling terkait."
"Sebagian dunia atau beberapa negara tidak dapat menjadi tempat berlindung yang aman dan pulih."