Ia menegaskan bahwa sejak 1945, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang merupakan keputusan final dan tidak dapat diubah.
Hal ini juga telah didukung dengan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu.
“Prinsip-prinsip Piagam PBB yang jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial,” ujar Silvany.
Dengan tegas, Diplomat perwakilan Indonesia Silvany Austin Pasaribu membantah tudingan tersebut dan meminta Vanuatu untuk tidak ikut campur permasalahan Papua.
Perdebatan di sidanh Majelis Umum PBB ini pun mendapat komentar dari perwakilan rakyat di negeri ini.
Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin menyerukan agar Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman belajar tentang etika hubungan internasional.
Azis juga meminta Bob Loughman memahami dulu sejarah dan mengerti akan Papua secara mendalam agar tidak lagi mengulang kebiasaan ikut campur urusan Papua.
Baca: Kronologi Kecelakaan Truk TNI di Papua yang Menewaskan Dua Prajurit, Rem Diduga Blong
Menurut Azis, ucapan Bob Loughman mengenai masalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Papua di dalam sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan hal yang sangat tidak pantas, tidak etis dan tidak menghargai serta menghormati kedaulatan negara lain.
Azis menilai PM Vanuatu perlu memahami geografi, geopolitik dan geostratgi Indonesia sebagaimana di atur dalam norma dan hukum Hubungan International.
"Papua adalah bagian penting dari NKRI, dan hal ini sudah clear serta di kukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 2504 (XXIV)."
"Fakta inilah yang perlu di hormati oleh Vanuatu maupun kelompok-kelompok yang berusaha memprovokasi keutuhan NKRI."
"Mungkin PM Vanuatu perlu belajar Ilmu Hubungan International sehingga memahami norma dan hukum secara benar," kata Azis pada Senin (28/9/2020).
Politikus Partai Golkar itu merasa heran dengan Negara Vanuatu yang kerap melontarkan masalah Papua sejak tahun 2016 hingga sidang Umum PBB ke 75 tahun 2020 saat ini.
Azis mengatakan jangan sampai isu yang dilontarkan merupakan sebuah pesanan atau tidak berdasar yang akan berdampak pada Negara Vanuatu tersebut nantinya.
"Sudah jelas dalam PBB kita sepakat bahwa seluruh anggota PBB menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan Perdamaian Dunia."
"Vanuatu justru menghasut Dunia dan menyebarkan hoaks kepada dunia. Ada apa, apakah mereka Pro Separatis?," ujarnya.
Azis menekanan agar Vanuatu perlu belajar etika dari konsep ASEAN sehingga bisa menerapkan nilai-nilai peradaban yang baik tanpa mengintervensi apa lagi menuduh sesama negara berdaulat.
Baca: Papua Nugini Menolak Kedatangan Pekerja China yang Telah Disuntik Vaksin Covid-19
Di saat yang sama Azis mengapresiasi tanggapan melalui hak jawab oleh Diplomat Indonesia Silvany Austin Pasaribu.
Sebagaimana diketahui Diplomat muda Indonesia memberi respon terhadap Perdana Menteri Vanuatu melalui hak jawab.
"Jika level Perdana Menteri Vanuatu tidak ingin dipermalukan oleh diplomat muda Indonesia, maka Vanuatu harus mulai belajar menghormati norma-norma international."
"Saya mengapresiasi dan mendukung strategi dan langkah Kemlu dalam hal ini," pungkas Azis
Sebagian artikel tayang di Kompas.com berjudul Amnesty Sayangkan Respons Indonesia ke Vanuatu soal Papua di Sidang PBB