Azerbaijan menganggap pemerintahan di Nagorno-Karabakh (di bawah kendali Republik Artsakh) merupakan kelompok separatis/pemberontak.
Sebaliknya, Armenia bersikukuh punya hak melindungi sebagian besar etnisnya yang berada di Nagorno-Karabakh.
Berdasarkan penulusuran TribunnewsWiki, Azerbaijan masih menganggap memiliki hak de jure atas wilayah Nagorno-Karabakh.
Pada 26 November 1991, parlemen Azerbaijan menghapus status otonom Nagorno-Karabakh.
Pada masa itu, pemerintah Azerbaijan turut menghapus administratif pemerintahan dan mengubahnya ke dalam rayon-rayon yakni: Khojavend, Tartar, Goranboy, Shusha, dan Kalbajar.
Sebagai respons atas kebijakan pemerintah Azerbaijan, masyarakat yang tinggal di Nagorno-Karabakh (yang mayoritas merupakan warga etnis Armenia) mencetuskan kemerdekaan mereka dengan mendirikan Republik Artsakh.
Namun, sejumlah pemimpin Azerbaijan menyebut gerakan ini sebagai tindakan separatis.
Banyak pemberitaan menyebut penduduk Armenia di Nagorno-Karabakh merupakan 'kelompok separatis Armenia' yang ingin mendirikan negara baru.
Baca: 127 Ribu Pekerja di Victoria Australia Mulai Berangkat ke Kantor Senin Besok
Baca: Angka Kasus Covid-19 Turun, Negara Bagian Victoria di Australia Longgarkan Kebijakan Lockdown
Sampai saat ini status Nagorno-Karabakh secara de facto berada di bawah kendali Republik Artsakh.
Kendati demikian, Republik Artsakh memiliki sedikit pengakuan internasional.
Pada 26 November 1991, Azerbaijan membuat klaim dengan membubarkan republik ini berdasarkan payung hukum yang dikeluarkan.
Nagorno-Karabakh (Republik Artsakh) sebagian besar masih di bawah kendali dari Artsakh Defense Army (militer Nagorno-Karabakh).
Diketahui, orang-orang Armenia di Republik Artsakh mendapat bantuan dari pemerintah Armenia untuk menahan okupasi Azerbaijan.
Konflik keduanya pecah pada 1987 dan memuncak pada 1991.