Lebih jauh lagi, Prancis meminta agar permasalahan Nagorno-Karabakh diselesaikan dengan cara dialog.
Kemudian Iran yang berbatasan dengan Azerbaijan dan Armenia, menawarkan diri untuk menjadi penengah dalam konflik.
Lalu ada Amerika Serikat yang sedang berusaha mencari jalan perdamaian dengan menghentikan kekerasan.
Baca: Update Konflik Armenia - Azerbaijan di Nagorno-Karabakh: 23 Tentara Tewas, 100 Lebih Warga Terluka
Baca: Statistik: Industri China Tumbuh 19,1 %, Laba Rp 1,3 Triliun
Selanjutnya, Uni Eropa dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) mendesak kedua belah pihak untuk menghentikan eskalasi militer.
Kedua lembaga ini mengharapkan agar adanya negosiasi, seperti yang diminta petinggi agama, Paus Fransiskus.
Presiden Tayyip Erdogan mendesak publik internasional untuk berdiri dalam "pertempuran melawan invasi dan kekejaman (Armenia)".
Sedangkan Rusia, yang dipandang sebagai sekutu Armenia, menyerukan adanya gencatan senjata dan pembicaraan untuk menenangkan situasi.
Diberitakan TribunnewsWiki.com sebelumnya, bentrokan militer antara Armenia dan Azerbaijan menelan 23 korban jiwa dan lebih dari 100 warga sipil lainnya terluka.
Nagorno-Karabakh, sebuah wilayah otonom yang sebagian besar dihuni oleh etnis Armenia ini pernah mendeklarasikan kemerdekaan negara baru yang diberi nama Republik Artsakh.
Di tempat ini, terdapat jalur pipa yang membawa minyak bumi dari Laut Kaspia dan gas alam dari Azerbaijan ke pasar internasional.
Baca: 16 Pekerja Tewas di Tambang Batu Bara di Songzao China
Baca: Menlu China Wang Yi Dijadwalkan Mengunjungi Jepang Awal Oktober, Ada Apa?
Azerbaijan menganggap pemerintahan di Nagorno-Karabakh (di bawah kendali Republik Artsakh) merupakan kelompok separatis/pemberontak.
Sebaliknya, Armenia bersikukuh punya hak melindungi sebagian besar etnisnya yang berada di Nagorno-Karabakh.
Berdasarkan penulusuran TribunnewsWiki, Azerbaijan masih menganggap memiliki hak de jure atas wilayah Nagorno-Karabakh.
Pada 26 November 1991, parlemen Azerbaijan menghapus status otonom Nagorno-Karabakh.
Pada masa itu, pemerintah Azerbaijan turut menghapus administratif pemerintahan dan mengubahnya ke dalam rayon-rayon yakni: Khojavend, Tartar, Goranboy, Shusha, dan Kalbajar.
Sebagai respons atas kebijakan pemerintah Azerbaijan, masyarakat yang tinggal di Nagorno-Karabakh (yang mayoritas merupakan warga etnis Armenia) mencetuskan kemerdekaan mereka dengan mendirikan Republik Artsakh.
Namun, sejumlah pemimpin Azerbaijan menyebut gerakan ini sebagai tindakan separatis.
Banyak pemberitaan menyebut penduduk Armenia di Nagorno-Karabakh merupakan 'kelompok separatis Armenia' yang ingin mendirikan negara baru.