Keduanya bentrok dengan menggunakan artileri berat, Senin pagi, (28/9/2020).
Menteri Pertahanan Azerbaijan menyatakan pasukan Armenia telah menembaki kota Terter.
Diketahui setidaknya 15 orang meninggal dunia atas konflik di Pegunungan Kaukasus ini.
Di tempat terpisah, Menteri Pertahanan Armenia, Zohrab Mnatsakanyan menyebut penting untuk mengusir tindakan agresi dari Azerbaijan.
Baca: Turki Pastikan Akan Bela Azerbaijan dalam Konflik Lawan Armenia di Nagorno-Karabakh
Baca: Konflik Armenia - Azerbaijan di Nagorno Karabakh, Amerika Serikat Minta Hentikan Permusuhan
Dipantau TribunnewsWiki.com melalui akun Twitter @MFAofArmenia, Mnatsakanyan bertekad melawan Azerbaijan demi kebebasan rakyat di Nagorno-Karabakh.
Meski Armenia berkomitmen untuk mengajukan resolusi damai, negara ini menyayangkan aksi Azerbaijan yang menyangkal kedaulatan serta pemerintahan Nagorno-Karabakh
"Kami tetap komitmen mengajukan resolusi damai atas konflik ini. Sayangnya, apa yang kami terima justru posisi Azerbaijan yang selalu menyangkal kedaulatan Nagorno-Karabakh dan orang-orang Armenia di dalamnya," twett Mnatsakanyan.
Sebaliknya, pihak Azerbaijan tetap kukuh pada pendekatan hukum internasional.
Kementerian Luar Negeri Azerbaijan menyebut Armenia melanggar norma dan prinsip hukum internasional, "khususnya hukum humaniter internasional (hukum kemanusiaan internasional) dan Konvensi Jenewa 1949," tertulis dalam laporan Kemenlu.
Azerbaijan menuduh Armenia sengaja menyasar menyasar penduduk dan sejumlah infrastruktur Azerbaijan.
"Kami ada dalam langkah yang tepat. Tujuan kami benar. Kami akan menang. Karabakh adalah milik kami. Karabakh adalah milik Azerbaijan", kata Presiden Republik Azerbaijan, Ilham Aliyev.
Konflik yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh mendapat respons dari sejumlah negara di dunia.
Komentar internasional ini datang dari berbagai pihak yang sebagian besar menginginkan agar terjadinya perdamaian antar-kedua negara yang merupakan musuh bebuyutan di Pegunungan Kaukus ini.
Respons pertama datang dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Ia mangatakan "sangat prihatin" atas konflik kedua negara tersebut.
Gutteres meminta meminta kedua belah pihak untuk segera menghentikan pertempuran.
Baca: Pertahankan Wilayah Nagorno-Karabakh, Presiden Azerbaijan Iham Aliyev: Tujuan Kami Benar!
Baca: Seruan PM Nikol Pashinyan untuk Warga Armenia: Bersiaplah Mempertahankan Tanah Air Kita!
Kedua datang dari Prancis yang mempunyai komunitas di Armenia.
Prancis mendorong agar kedua negara ini segera melakukan genjatan senjata.
Lebih jauh lagi, Prancis meminta agar permasalahan Nagorno-Karabakh diselesaikan dengan cara dialog.
Kemudian Iran yang berbatasan dengan Azerbaijan dan Armenia, menawarkan diri untuk menjadi penengah dalam konflik.
Lalu ada Amerika Serikat yang sedang berusaha mencari jalan perdamaian dengan menghentikan kekerasan.
Baca: Update Konflik Armenia - Azerbaijan di Nagorno-Karabakh: 23 Tentara Tewas, 100 Lebih Warga Terluka
Baca: Statistik: Industri China Tumbuh 19,1 %, Laba Rp 1,3 Triliun
Selanjutnya, Uni Eropa dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) mendesak kedua belah pihak untuk menghentikan eskalasi militer.
Kedua lembaga ini mengharapkan agar adanya negosiasi, seperti yang diminta petinggi agama, Paus Fransiskus.
Presiden Tayyip Erdogan mendesak publik internasional untuk berdiri dalam "pertempuran melawan invasi dan kekejaman (Armenia)".
Sedangkan Rusia, yang dipandang sebagai sekutu Armenia, menyerukan adanya gencatan senjata dan pembicaraan untuk menenangkan situasi.
Diberitakan TribunnewsWiki.com sebelumnya, bentrokan militer antara Armenia dan Azerbaijan menelan 23 korban jiwa dan lebih dari 100 warga sipil lainnya terluka.
Nagorno-Karabakh, sebuah wilayah otonom yang sebagian besar dihuni oleh etnis Armenia ini pernah mendeklarasikan kemerdekaan negara baru yang diberi nama Republik Artsakh.
Di tempat ini, terdapat jalur pipa yang membawa minyak bumi dari Laut Kaspia dan gas alam dari Azerbaijan ke pasar internasional.
Baca: 16 Pekerja Tewas di Tambang Batu Bara di Songzao China
Baca: Menlu China Wang Yi Dijadwalkan Mengunjungi Jepang Awal Oktober, Ada Apa?
Azerbaijan menganggap pemerintahan di Nagorno-Karabakh (di bawah kendali Republik Artsakh) merupakan kelompok separatis/pemberontak.
Sebaliknya, Armenia bersikukuh punya hak melindungi sebagian besar etnisnya yang berada di Nagorno-Karabakh.
Berdasarkan penulusuran TribunnewsWiki, Azerbaijan masih menganggap memiliki hak de jure atas wilayah Nagorno-Karabakh.
Pada 26 November 1991, parlemen Azerbaijan menghapus status otonom Nagorno-Karabakh.
Pada masa itu, pemerintah Azerbaijan turut menghapus administratif pemerintahan dan mengubahnya ke dalam rayon-rayon yakni: Khojavend, Tartar, Goranboy, Shusha, dan Kalbajar.
Sebagai respons atas kebijakan pemerintah Azerbaijan, masyarakat yang tinggal di Nagorno-Karabakh (yang mayoritas merupakan warga etnis Armenia) mencetuskan kemerdekaan mereka dengan mendirikan Republik Artsakh.
Namun, sejumlah pemimpin Azerbaijan menyebut gerakan ini sebagai tindakan separatis.
Banyak pemberitaan menyebut penduduk Armenia di Nagorno-Karabakh merupakan 'kelompok separatis Armenia' yang ingin mendirikan negara baru.