Iran pada Sabtu, (12/9/2020), menyebut langkah Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel akan menyeret negara itu ke dalam kebijakan Israel yang mengancam keamanan, menurut laporan TV Iran.
Kesepakatan Bahrain-Israel, yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat, (11/9/2020), sebagian dibuat karena kewaspadaan bersama terhadap Iran.
Dilansir dari Reuters, (12/9/2020), Kementerian Luar Negeri Iran akan meminta pertanggungjawaban pemerintah Bahrain dan sekutunya atas ketidakstabilan yang disebabkan Israel di wilayah Teluk Arab.
Baca: Presiden AS Donald Trump Dinominasikan Terima Nobel, Dianggap Berjasa dalam Normalisasi Israel-UEA
Penduduk Palestina khawatir pergerakan Bahrain dan Uni Emirat Arab (UAE) akan melemahkan posisi persatuan Arab (pan-Arab) yang sudah lama meminta penarikan orang-orang Israel dari wilayah yang diduduki mereka dan penerimaan atas adanya negara Palestina, sebagai syarat normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab.
Bahrain menjadi negara Arab keempat yang mencapai kesepakatan dengan Israel, yang telah memiliki kedutaan di Mesir dan Yordania berdekade-dekade silam.
UAE sudah setuju menormalisasi hubungannya dengan Israel sebulan yang lalu dengan AS sebagai penengahnya.
"Langkah memalukan Bahrain mengorbankan gerakan rakyat Palestina dan perjuangan selama berdekade-dekade ... demi pemilihan AS," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran yang dikutip oleh TV Iran.
Baca: Raja Salman Tak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel, Kecuali Ada Kejelasan Status Palestina
Bahrain menjadi negara tempat markas regional Angkatan Laut Amerika berada.
Arab Saudi mengirim pasukan ke negara itu pada tahun 2011 untuk membantu memadamkan pemberontakan Muslim Syiah terhadap kepemimpinan yang didominasi Sunni.
Iran yang didominasi Syiah, dan Arab Saudi yang mayoritas Sunni memiliki rivalitas sengit.