Satu capaian dalam kesepakatan ini adalah Israel akan menunda rencana aneksasi sebagian besar wilayah Tepi Barat / West Bank.
Kesepakatan kedua negara ini merupakan perjanjian bersejarah ketika sebelumnya Israel tak memiliki hubungan dengan negara-negara Teluk.
Dibantu mediasi oleh Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Al Nahyan "mengharapkan akan memajukan upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah"
Kesepakatan ini diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dikutip dari BBC, Kamis (13/8/2020).
"Sekarang setelah kebekuan pecah, saya berharap makin banyak negara Arab dan Muslim mengikuti Uni Emirat Arab," ujarnya kepada wartawan di Gedung Putih.
Baca: Setelah Iran dan China, Kini Korea Utara Berani Beri Peringatan Perang Nuklir pada Amerika Serikat
Apa yang disepakati?
Dijadwalkan beberapa minggu ke depan, delegasi Israel dan UEA akan bertemu untuk menandatangani perjanjian bilateral di bidang investasi, pariwisata, penerbangan, dan telekomunikasi.
Tak berhenti di situ, keduanya juga akan menandatangani perjanjian di bidang teknologi, energi, layanan kesehatan, kebudayaan, lingkungan, dan pendirian kantor kedutaan.
"Membuka hubungan langsung antara dua masyarakat paling dinamis dan paling maju ekonominya di Timur Tengah akan mengubah wilayah ini melalui penambahan pertumbuhan ekonomi, memajukan inovasi teknologi, dan membentuk hubungan antar masyarakat yang semakin dekat," tertulis dalam pernyataan keduanya, Israel dan UEA.
Dalam kesepakatan kedua negara disebutkan bahwa Israel akan "fokus pada upaya memperluas hubungan dengan negara-negara lain di dunia Arab dan Muslim" serta AS dan UEA akan bekerja untuk mencapai tujuan itu.
Pernyataan bersama AS, Israel dan UEA juga menyebutkan Israel dan UEA akan bergabung dengan AS untuk meluncurkan "Agenda Strategis Timur Tengah" yang berupaya mempromosikan stabilitas melalui pendekatan diplomatik, integrasi ekonomi, dan kerja sama keamanan yang lebih baik.
Dalam kesepakatan ini, Israel juga berencana akan "menunda deklarasi kedaulatan pada sejumlah wilayah yang digariskan" dalam Visi Perdamaian antara Israel dan Palestina yang dijabarkan Presiden Trump.
Dalam rencana tersebut, Trump jelas mendukung rencana Israel menganeksasi sebagian Tepi Barat dan Lembah Yordania.
Menteri Luar Negeri UEA, Anwar Gargash, mengatakan pengakuan UEA atas Israel adalah "langkah yang sangat berani" untuk menghentikan "bom waktu yang terus berdetik" terkait aneksasi Israel terhadap Tepi Barat.
UEA memandang hal itu sebagai "penghentian aneksasi, bukan penundaan".
Namun, beda halnya dengan PM Israel, Benjamin Netanyahu.
Netanyahu mengatakan bahwa rencana aneksasi 'sudah di atas meja'.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Netanyahu mengatakan dirinya 'menunda' rencana aneksasi Tepi Barat.
Jika aneksasi dilaksanakan, sebagian Tepi Barat akan resmi menjadi wilayah Israel.
"Tiada perubahan dalam rencana saya untuk menerapkan kedaulatan kami di Yudea dan Samaria [Tepi Barat] dengan bekerja sama penuh dengan AS. Saya berkomitmen padanya. Itu belum berubah. Saya ingatkan Anda bahwa sayalah yang menempatkan isu kedaulatan di Yudea dan Samaria di meja. Isu ini masih ada di atas meja," ujar Netanyahu, dikutip dari BBC, Jumat (14/8).