Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau Kantor Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kalimantan Tengah.
"Misalnya kayak sekolah, hati-hati kalau ingin membuka sekolah," kata Presiden Jokowi.
Jokowi menyebut kepala daerah harus selektif dalam menerapkan New Normal di daerahnya.
"Ada pra kondisi, conditoning dulu, yang kedua timing-nya, waktunya kapan mulai masuk ke new normal,"
"Ini penting sekali, tidak langsung ujug-ijug putuskan masuk new normal, hati-hati mengenai ini," ujar Jokowi.
Menurutnya, pemerintah daerah harus membuat prioritas sektor yang harus dibuka terlebih dahulu.
Tak lupa dalam setiap kebijakan yang diambil diperlukan data ilmiah dan saran dari pakar.
"Prioritas sektor mana yang didahulukan, tidak semua langsung dibuka, enggak bisa, dipilih sektor-sektor yang memiliki risiko rendah, buka dulu."
"Yang risiko sedang yang kedua (dibuka), yang ketiga (dibuka), yang memiliki risiko tinggi," paparnya.
Selain itu, Presiden kembali mengingatkan untuk mengendalikan pertambahan kasus Covid-19.
"Juga perlu saya ingatkan, ini saya kira sudah lampu merah lagi."
"Hari ini secara nasional kasus positif tinggi sekali, hari ini 2.657 (kasus)," kata Presiden saat menyambangi Kantor Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020).
Anggota Komisis IX DPR RI Kurniasih Mufidayati merasa prihatin melihat angka kasus baru Covid-19.
Ditambah adanya penemuan bahwa virus corona dapat menular melalui udara.
Mufida meminta pemerintah kembali opsi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk membuat protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang baru.
"Perlu protokol pencegahan baru, karena WHO menyebut Covid-19 sudah bisa menular lewat udara. Protokol yang lama tentu harus berubah. Pemerintah perlu mengencangkan kembali aturan, sebab kebijakan pemerintah untuk pencegahan penularan ini semakin tidak jelas," kata Mufida dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2020), seperti dikutip dari Kompas.com.
Ia meminta pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan untuk warga yang terindikasi Covid-19.