Pertempuran Ladakh yang berpusat di lembah Galwan dengan menewaskan puluhan tentara ternyata membawa dampak psikologis tersendiri bagi India.
Negara yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi itu pun semakin berniat akan membalas China, meski dengan jalur yang berbeda dari cara-cara militer.
India sendiri saat ini serius akan menyalakan "sinyal" perang dagang dengan negara manapun, termasuk dengan rival mereka China.
India berencana memberlakukan hambatan perdagangan yang lebih tinggi dan menaikkan bea impor pada sekitar 300 produk dari China dan dari negara lain.
Ini sebagai bagian dari upaya India melindungi bisnis dalam negeri.
Menurut pemberitaan Reuters, rencana tersebut telah dikaji setidaknya sejak April 2020 lalu, menurut dokumen pemerintah.
Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri Narendra Modi yang baru-baru ini mengumumkan kampanye kemandirian untuk mempromosikan produk lokal.
Baca: India Kembali Tolak Klaim China Atas Status Kedaulatan Lembah Galwan di Ladakh, Himalaya
Baca: Buntut Tewasnya 20 Tentara India, Ormas Hindu Munnani Bakar Bendera China dan Rusak Smartphone
Baca: Pertemuan Trilateral India, China, Rusia Siap Digelar 23 Juni 2020 Bahas Konflik Perbatasan
Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan India, yang terlibat dalam diskusi, tidak menanggapi permintaan komentar soal rencana ini.
Pemerintah India sedang mempertimbangkan menaikkan bea impor pada 160-200 produk dan memberlakukan hambatan non-tarif, seperti persyaratan lisensi atau pemeriksaan kualitas yang lebih ketat, pada 100 produk lainnya, menurut seorang pejabat yang tak disebutkan namanya.
Keputusan itu akan menargetkan impor senilai US$ 8 miliar-US$ 10 miliar dengan tujuan menghalangi impor berkualitas rendah yang tidak esensial yang membuat produk India tidak kompetitif.
"Kami tidak menargetkan negara mana pun, tetapi ini adalah salah satu cara untuk mengurangi defisit perdagangan dengan negara-negara seperti China," kata pejabat India lain yang mengetahui soal rencana ini.
Perdagangan bilateral antara Cina dan India bernilai US$ 88 miliar pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2019, dengan defisit perdagangan sebesar US$ 53,5 miliar.
Antara April 2019 dan Februari 2020, data terbaru yang tersedia, defisit perdagangan India dengan China mencapai US$ 46,8 miliar.
Menurut pemberitaan Reuters, dari sumber di kalangan industri yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa barang-barang teknik, elektronik, dan beberapa peralatan medis termasuk di antara barang-barang yang dipertimbangkan dalam rencana tersebut.
Sumber di pemerintahan India mengatakan hambatan non-tarif, seperti sertifikasi kontrol kualitas yang lebih ketat, dapat berlaku untuk produk impor seperti pendingin udara.
Modi telah berjanji untuk mempromosikan dan melindungi manufaktur lokal sejak ia meraih kekuasaan pada tahun 2014.
Dia telah mempromosikan program "Make in India" dalam beberapa tahun terakhir, dan bulan lalu mengumumkan kampanye "Atmanirbhar Bharat", atau kampanye India yang mandiri.
India telah menaikkan pajak impor barang-barang seperti barang elektronik, mainan dan furnitur pada Februari 2020 lalu.
Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap langkah proteksionis terhadap bisnis asing. IKEA Swedia, misalnya, kecewa dengan tarif yang lebih tinggi.