Sambungan telepon ke Korut sebenarnya ada dua, hotline dan militer, namun keduanya tak kunjung memberikan respon.
Sebagai tanggapan atas hal tersebut, pemerintah Korsel telah meminta pimpinan Korut untuk membuka kembali jalur komunikasi agar masalah dapat segera diselesaikan.
"Sambungan telepon adalah sarana komunikasi dasar yang harus dipertahankan sesuai perjanjian antar-Korea," ucap pejabat Kementerian Unifikasi.
"Sementara kami masih mencoba menghubungi Korut, pemerintah (Korsel) akan melakukan upaya untuk memastikan keberlangsungan perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea," lanjutnya.
Jubir Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Choi Hyun Soo mengatakan baru kali ini Korut tak menjawab panggilan telepon Korsel sejak sambungan hotline dipulihkan 2018 lalu.
Blue House pun saat ini bersiaga dan melakukan pengawasan mengenai aktivitas dan situasi militer di Korut.
Kasus pamflet anti-Pyongyang
Saat mengatakan ancaman, Kim Yo Jong mengatakan jika kesepakatan pada 2018 di bidang militer yang dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan diantara dua negara.
Termasuk kasus pamflet anti-Pyongyang yang saat itu juga telah dibicarakan namun hingga saat ini belum diselesaikan.
Kim Yo Jong dengan jelas menunjuk masalah pamlet provokatif tersebut sebagai sebab dirinya memberikan ancaman.
Hal tersebut lantaran awal pekan ini pihaknya menemukan 500.000 pamflet anti-Pyongyang di wilayah sekitar perbatasan kedua negara.
Seluruh pamflet tersebut dibawa oleh balon dan tertulis pesan yang mengkritik kebijakan Kim Jong Un dan senjata nuklir yang dimiliki Korea Utara.
Sehingga, Kim Yo Jong tak segan mengatakan otak dibalik pamflet tersebut sebagai 'pembelot sampah' dan 'manusia anjing sampah'.
Kim Yo Jong tak ingin lagi mendengar pembelaan Korea Selatan dalam menganggap aksi tersebut sebagai kebebasan berekspresi atau mengutarakan pendapat.
"Jika mereka benar-benar menghargai perjanjian Korea Utara-Korea Selatan, dan ingin mewujudkan semua perjanjian yang telah dibahas, mereka harus membersihkan rumah mereka dari 'sampah' sebelum mengatakan akan menjadi pendukung (Korea Utara)," tegas Kim Yo Jong.
"Mereka setidaknya harus membuat undang-undang agar lelucon memalukan seperti itu bisa dicegah," lanjutnya.
Disisi lain, ketua Fighters for a Free North Korea (FFNK), Park Sang Hak justru mengatakan organisasinya tak akan berhenti melakukan aksinya.
Bahkan dirinya dan rekan berencana untuk menerbangkan 1 juta lembar pamflet anti-Pyongyang pada 25 Juni mendatang.
Aksi tersebut merupakan bentuk dari peringatan 70 tahun Perang Semenanjung Korea 1950-1953.