"Itu kurang kerjaan menurut saya, kalau menurut mereka kerjaan, kalau kita menganggapnya kurang kerjaan, kalau mereka menurut mereka kerjaan."
"Karena itu paling mengasyikkan menjadi alat bagi kekuasaan itu kan mengasyikkan. Apalagi kita tahu bahwa penguasa menguasai state finansial resources di republik ini," jelas dia.
Baca: Kritik Pengesahan Revisi UU Minerba, Refly Harun: Kenapa Presiden dan Menteri Tidak Membela BUMN?
Baca: Walau Sebut Jokowi Orang Baik, Din Syamsuddin: Presiden Tak Kuasa Atasi Orang Buruk di Sekitarnya
Baca: Fadli Zon Balas Serangan Akibat Sebut Jokowi Duta Mall Indonesia : Saya Duta Rakyat
Refly menjelaskan bahwa penguasa itu berhak mengatur suatu perusahaan dan jabatan.
"Tinggal pilih kita mau apa, mau perusaahaan A, perusahaan B, jabatan A, jabatan B kan semuanya milik penguasa," lanjutnya.
Hal itu sudah termaktub dalam undang-undang.
"Karena undang-undang mengatur demikian, bukan penguasanya hebat, karena undang-undang siapapun yang menjadi presiden siapapun yang menjadi menteri BUMN, ya otomatis dia menjadi pengelola semua aset negara, aset republik ini kira-kira begitu ya," jelasnya.
Saat ditanya berapa nilai untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Refly justru mengungkit tahun 2014.
Ia memberikan nilai enam pada kabinet Jokowi pada periode pertama.
"Kemudian berapa nilai yang bapak beri untuk pemerintahan saat ini, waduh saya enggak bisa nilai ya." kata Refly Harun sambil menyebutkan pertanyaan yang diberikan padanya.
"Saya pernah memberikan poin ketika 2014, Presiden Jokowi membuat kabinet saya kasih nilai enam pada waktu itu tahun 2014," jelasnya.
Sedangkan, pada 2019 ia memberikan nilai di bawah enam.
Meski demikian, yang terpenting baginya adalah pemerintahan menjadi lebih baik.
"Tahun 2019 saya ditanya lagi waktu di Kompas TV berapa nilainya kira-kira, saya tidak memberikan exact number tapi saya kasih nilainya saya bilang kurang dari enam, kira-kira begitu."
"Tapi kita harapkan pemerintahan ini lebih baik, lebih baik jadi jangan sampai pemerintahan jadi tidak baik," harapnya.
Artikel ini juga tayang di Tribunnews.com dengan judul Teror di Seminar dan Jurnalis Dipolisikan, Zainal Arifin Mochtar: Ini Siapa Sih yang Antidemokrasi?