Teror di Seminar dan Jurnalis Dipolisikan, Zainal Arifin Mochtar: Ini Siapa Sih yang Antidemokrasi?

Penulis: Haris Chaebar
Editor: haerahr
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar.

"Iya Constitutional Law Society, ini yang banyak orang miss di publik. Seakan-akan ini UGM, ini Fakultas Hukum, padahal enggak."

Lantas, Zainal mengatakan seminar tersebut diselenggarakan secara online.

Ia juga mengungkapkan seminar itu ingin diselenggarakan mahasiswa yang tak bisa berkegiatan di kampus karena wabah Virus Corona.

"Jadi ada namanya mahasiswa yang mengambil jurusan hukum tata negara, mereka menjuluki dirinya itu komunitas HT," kata Zainal.

"Namun belakangan mereka ubah namanya menjadi CLS itu, komunitas ini tidak ada di bawah UGM langsung."

"Mereka ya anggotanya anak-anak mahasiswa yang senang diskusi lalu tiba-tiba mereka setelah ujian enggak ngapa-ngapain lalu ngumpul mau bikin diskusi," tandasnya.

Kebebasan Berpendapat Hak Penuh Publik

Pada kesempatan itu, sebelumnya Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun meminta pendapat Zainal soal kebebasan berpendapat di era sekarang.

Menurut Refly, pembicaraan soal kebebasan seharusnya bahkan sudah selesai diperdebatkan sejak era reformasi.

Karena itu, Refly menganggap situasi yang kini terjadi begitu horor.

"Di republik ini Bung merasa enggak sesungguhnya kok sepertinya kita masih berkutat soal-soal yang sifatnya harusnya kita sudah selesai sejak reformasi," kata Refly.

"Yaitu kebebasan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan."

"Bung merasa enggak sepertinya kok ada suasana horor dalam hal itu saat ini?"

Menanggapi pertanyaan Refly, Zainal lantas menyoroti kebijakan yang seolah melarang publik berbeda pendapat dengan pemerintah.

Menurut Zainal, kebebasan berpendapat seharusnya menjadi hak penuh publik.

Zainal Arifin Mochtar. (Kompas.com)

"Saya mengatakan begini, jadi berbeda pendapat ini seakan-akan menjadi bid'ah, lalu kemudian orang penganjur bid'ah ini harus masuk neraka," ujar Zainal.

"Padahal menurut saya seharusnya kebabasan itu bagian penting sepanjang kemudian tidak ada pemaksaan dan lain sebagainya."

Lantas, Zainal menyinggung adanya pihak yang sengaja mencegah publik untuk berpendapat.

"Memang yang harus diperbincangkan ini siapa sih sebenarnya yang sangat anti-demokrasi?." ucap Zainal.

"Karena kan kalau kita kemudian merujuk ini pasti negara, ini pasti aparat, kan belum tentu juga."

Baca: Kritik Ekonom INDEF: Jika Saya Presiden, Kemenko Marves Pimpinan Luhut Pandjaitan Dibubarkan Saja

Baca: Biasanya Rutin Lancarkan Kritik, Kini Amien Rais Berbelok Dukung Jokowi Pertahankan Jabatan Presiden

Baca: Ucapkan Selamat Hari Kebangkitan Nasional, Presiden Jokowi Justru Tuai Kritikan di Twitter

Halaman
1234


Penulis: Haris Chaebar
Editor: haerahr

Berita Populer