Di antaranya di Perancis, Finlandia, dan Korea Selatan yang menemukan kasus infeksi virus corona pada siswa dan guru setelah sekolah dibuka.
“Ada fakta di sejumlah negara yang menunjukkan perkembangan ancaman penyebaran Covid-19 Gelombang ke-2.
Ini akan sangat menakutkan bagi siswa, orangtua, dan guru," terangnya.
Menurut Satriawan, memulai tahun ajaran baru pada pertengahan Juli 2020 dan membuka kembali sekolah adalah dua hal berbeda.
Baca: KPAI Ungkap Nasib Pelajar Jika New Normal Berlaku di Sekolah, Bahaya dan Dampaknya Tak Main-main
Baca: Dinas Pendidikan DKI Jakarta Terbitkan Kalender Pendidikan & Jadwal Sekolah Tahun Ajaran 2020/2021
“Usulan agar tahun ajaran baru diundur ke Januari 2021 akan berisiko dan berdampak besar.
Hal ini akan berdampak terhadap: sistem pendidikan nasional, eksistensi sekolah swasta, pendapatan/kesejahteraan guru swasta, psikologis siswa, dan sinkronisasi dengan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri,” tuturnya.
Menurut dia, Kemendikbud dan Kemenag harus melakukan evaluasi pelaksanaan PJJ termasuk tindak lanjut desain kurikulum darurat dari Kemdikbud.
“Kami mengapresiasi Kemenag dalam hal ini yang sudah membuat desain kurikulum darurat selama krisis pandemi,” ujar dia.
Sementara itu, Fahriza Tanjung Wasekjen FSGI, mengingatkan, perlunya perbaikan terkait komunikasi, koordinasi, dan pendataan terkait penyebaran Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ini penting dilakukan, sebab pemerintah daerah adalah yang paling memahami daerah tersebut.
Maka kami mendukung pernyataan Nadiem Makarim yang menunggu keputusan dari Gugus Tugas Covid-19 terkait mana wilayah yang benar-benar zona hijau dan yang tidak,” ujar Fahriza.
Baca: Pandemi Corona, Kemendikbud Luncurkan Belajar dari Rumah, Hari ini Tayang di TVRI, Cek Jadwalnya
Baca: Presiden Filipina: Lebih Baik Siswa Tidak Naik Kelas, daripada Kembali Sekolah Tanpa Vaksin Covid-19
Fahriza lalu mencontohkan peristiwa yang terjadi di Bukit Tinggi.
Pemerintah Kota Bukittinggi baru-baru ini sudah menetapkan pertengahan Juli nanti sekolah-sekolah akan diaktifkan kembali.
Sementara, pemerintah pusat belum memutuskan.
Hal ini menurutnya menimbulkan kebingungan di kalangan siswa, guru, dan orangtua.
Jika sekolah akan kembali dibuka, ia mengatakan, dinas pendidikan dan sekolah harus menyiapkan sarana kesehatan pendukung.
Sarana tersebut antara lain hand sanitizer di setiap ruangan, sabun cuci tangan, perbanyak keran cuci tangan, semua warga sekolah wajib mengenakan masker, penyediaan APD di UKS/klinik sekolah, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
Kemdikbud juga disarankan membuat Pedoman Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dikombinasikan dengan protokol kesehatan.
Penilaian kenaikan kelas sebaiknya dilakukan berdasarkan akumulasi proses pembelajaran selama 1 semester, penilaian sebelum pandemi maupun setelah pandemi saat pembelajaran jarak jauh.
Dalam membuat format Penilaian Akhir Tahun (PAT), dinas pendidikan dan sekolah diminta mempertimbangkan akses siswa terhadap internet dan kepemilikan gawai.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "FSGI: Perpanjang Pembelajaran Jarak Jauh, tetapi Jangan Geser Tahun Ajaran Baru"