Bahkan, sejauh ini angka tes Covid-19 di Indonesia masih di bawah rata-rata apabila dibandingkan negara-negara di ASEAN.
Kepala Desk Politik Walhi Khalisa Khalid menyebut, tingkat tes di Indonesia adalah 628 per 1 juta penduduk, yang mana angka tersebut masih jauh di bawah negara tetangga.
Misalnya, Singapura yang rata-rata 30.000 per satu juta penduduk dan Malaysia yang mencapai 7.500 per 1 juta penduduk.
Kondisi tersebut juga diperparah dengan belum siapnya sejumlah provinsi untuk memiliki laboratorium dan tenaga untuk melakukan pengetesan.
"Rendahnya rasio pengetesan ini bisa menyulitkan kita untuk memeriksa apakah sebetulnya sudah melewati titik puncak pandemi atau belum secara nasional," kata Khalisa.
Khalisa menambahkan, pemerintah juga patut memperhatikan tingkat kedisiplinan masyarakat di sebuah daerah yang menerapkan PSBB.
Menurut dia, tingkat kedisiplinan dan pelaksanaannya di tiap daerah bervariasi.
Termasuk adanya perbedaan waktu pelaksanaan seperti DKI Jakarta yang sudah mulai lebih dulu, baru kemudian Jawa Barat.
Khalisa melanjutkan jika buka tutupnya kebijakan transportasi ini juga turut memberi andil dalam penerapan kualitas PSBB di berbagai daerah.
Oleh sebab itu, ia menilai tidak bisa menyamakan situasi Indonesia dengan negara lain karena di sana sudah menerapkan PSBB yang lebih disiplin.
"Berdasarkan alasan tersebut, kami menolak pelonggaran PSBB dan kembali mendesak pemerintah untuk tetap melakukan tes masif dan tracing yang agresif, sembari meningkatkan dukungan sosial ekonomi bagi warga yang terdampak Covid-19," kata dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wacana Pelonggaran PSBB di Tengah Tingginya Penambahan Kasus Covid-19"