"Tapi kan kita paham, masalahnya adalah pemerintah tidak mampu, pemerintah tidak mau melakukan hal yang agak radikal karena dia berhitung dampak sosial ekonominya."
Lebih lanjut, menurut Refly kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan warga pantas untuk dilakukan.
Terkait hal itu, ia pun menyinggung peluang terjadinya kerusuhan.
"Kemampuan pemerintah untuk deploying bahan pokok patut kita ragukan juga," ujar Refly.
"Sehingga yang terjadi dikhawatirkan ada kerusuhan dan lain sebagainya. Jadi bukan karena lockdown pilihan yang buruk, kok terkesan seperti dimusuhi," tukasnya.
Melalui tayangan program Mata Najwa, Rabu (22/4/2020) malam, Jokowi membeberkan alasan yang membuat pemerintah tidak melakukan hal tersebut.
Baca: Demonstrasi Anti-Lockdown Bermunculan di Amerika Serikat dan Brazil, Pemimpin Negara Ikut Bergabung
Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi buka-bukaan soal anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh kebutuhan masyarakat DKI Jakarta jika diberlakukan karantina wilayah atau lockdown.
Jokowi mengatakan, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 550 miliar per hari.
"Karantina wilayah itu kan sama dengan lockdown. Artinya apa, masyarakat harus hanya di rumah. Bus berhenti, enggak boleh keluar. Taksi berhenti, ojek berhenti, pesawat berhenti, MRT berhenti, KRL semuanya berhenti, hanya di rumah," ujar Jokowi saat diwawancarai di program TV Mata Najwa, Rabu (22/4/2020).
"Untuk Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan per hari membutuhkan Rp 550 miliar. Hanya Jakarta saja. Kalau Jabodetabek 3 kali lipat. Itu per hari," lanjut Jokowi mengatakan.
Tuan rumah Mata Najwa, Najwa Shihab, lantas bertanya apakah hal itu menunjukkan pemerintah tak memiliki cukup dana untuk menerapkan lockdown.
Jokowi pun membantah.
Ia mengatakan, pemerintah tak ingin meniru negara lain yang memberlakukan lockdown untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, tak ada negara yang sukses memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan melakukan lockdown.
"Enggak ada menurut saya. Coba tunjukkan. Enggak ada. Karena setiap hari saya selalu ada briefing kertas yang di situ diinformasikan mengenai negara yang a,b,c melakukan apa, hasilnya apa. Kemudian di sana kasus positif berapa, yang meninggal berapa. Itu ada," tutur Jokowi.
"Jadi dalam memutuskan setiap negara itu beda-beda. Karena karakternya beda, tingkat kesejahteraannya beda, tingkat pendidikan berbeda, tingkat kedisiplinan berbeda, geografis berbeda, kemampuan fiskal berbeda. Enggak bisa kita disuruh meniru negara lain," lanjut Presiden Jokowi mengatakan.
(TribunWow.com/Mariah Gipty, TribunnewsWiki.com/Niken Aninsi)
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Mahfud MD Sindir Orang-orang yang Dukung Penerapan Lockdown: Dulu Diagung-agungkan Sekarang Diam.