Menurut Erick, mewabahnya virus corona di Indonesia harus dijadikan cambukan untuk mengubah hal tersebut.
Dengan demikian, nantinya bangsa Indonesia tak akan lagi tergantung dengan negara lain.
“Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak.
Janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor, sehingga alat kesehatan mesti impor, bahan baku mesti impor,” kata Erick.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyinggung soal mafia terkait tata niaga alat kesehatan atau alkes. Hal itu terjadi karena impor alat kesehatan Indonesia sangat besar.
Mafia, kata Erick, merujuk pada para trader yang lebih suka terus-terusan mengimpor alat kesehatan ketimbang memproduksinya di dalam negeri, lantaran dinilai jauh lebih menguntungkan.
Erick mengatakan, saat ini Indonesia masih 90 persen impor alat kesehatan dari luar negeri.
Padahal, alkes merupakan komoditas penting yang menyangkut kesehataan jutaan nyawa, sehingga ketergantungan perlu dikurangi.
Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki), Ahyahudin Sodri, mengungkapkan fakta di lapangan memang alkes yang ada di fasilitas-fasilitas kesehatan sebagian besar merupakan barang impor.
"Poduk impor sudah digunakan sejak awal kemerdekaan.
Merek-merek impor sudah sangat kuat melekat di kalangan pengguna," jelas Ahyahudin, Jumat (17/4/2020), dikutip dari Kompas.com.
Menurut dia, agar industri alkes di dalam negeri bisa tumbuh, pemerintah perlu memberikan sejumlah insentif yang bisa mendorong pelaku usaha alkes dalam negeri seperti yang dilakukan negara lain.
"Pemerintah dapat mendorong penggunaan wajib alat kesehatan nasional, seperti yang dilakukan oleh Malaysia, Korea, China dan India.
Jika penyerapan pasar meningkat, maka akan mendorong tumbuhnya industri alkes dan bahan baku alkes," tutur Ahyahudin.
"Maka efek bola salju akan terjadi pada industri alkes nasional.
Sehingga porsi produk impor dan lokal alkes dapat berimbang.
Selain kendala bahan baku di atas, akses pasar juga menjadi hambatan yang sudah menahun," kata dia lagi.
Diungkapkan Ahyahudin, sebagian produk alkes memiliki standar yang tinggi dan bukan produk yang bisa diproduksi secara massal. Sehingga untuk beberapa jenis alkes, belum bisa dibuat di dalam negeri.
"Tata niaga Alkes juga dicirikan oleh standar keamanan pasien yang tinggi dan bukan produk masal.