Meski demikian, Al Chaidar menilai tetap akan ada potensi bahaya yang dibawa ratusan WNI eks ISIS jika dipulangkan ke Indonesia.
Baca: 24 Kasus Positif Virus Corona di Singapura, KBRI Sebut Belum Ada Larangan WNI Pergi ke Negeri Singa
Baca: Kontak Langsung dengan Bos Terpapar Virus Corona, WNI di Singapura Dinyatakan Positif Terinfeksi
"Pasti ada (potensi bahaya), karena memang mereka sudah terpapar oleh radikalisme yang cukup mengkhawatirkan," ujarnya.
Al Chaidar menilai, perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut kepada ratusan WNI tersebut.
Hal itu untuk memastikan paham radikalisme dan terorisme tidak lagi dipegang oleh para WNI eks ISIS.
"Mereka itu perlu di-screening atau pun perlu dimasukkan ke dalam program pemerintah yang ada. Entah program Departemen Sosial maupun BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," ungkapnya.
Lebih lanjut, Al Chaidar menilai para WNI eks ISIS membutuhkan untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara.
"Mereka enggak papa dipulangkan, mereka perlu bersilaturahmi secara humanis dengan saudara saudara dan keluarga yang mereka tinggalkan."
"Mungkin juga perlu bermaaf-maafan pada saudara yang sudah dianggap kafir atau bahkan sudah dianggap musuh," ungkap Al Chaidar.
Presiden Joko Widodo menanggapi wacana pemulangan WNI eks ISIS.
Jokowi menyampaikan bahwa jika ditanya ia akan menolak untuk memulangkan WNI eks ISIS.
Namun, hal tersebut belum ditentukan karena pemerintah masih akan menghitung dampak positif dan negatif dari pemulangan WNI melalui rapat terbatas.
"Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, rencana pemulangan ratusan WNI terduga teroris lintas batas masih dalam tahap pembahasan dengan beberapa instansi terkait.
"Iya (belum diputuskan), masih dibahas di Kemenkopolhukam melibatkan kementerian dan instansi terkait," kata Suhardi kepada Kompas.com
Menteri Agama Fachrul Razi juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji kemungkinan pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.
"Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menkopolhukam," kata Fahrul, dikutip dari situs resmi Kemenag (2/2/2020).
"Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," sambungnya.
Menurut Fachrul, pemerintah masih akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak seperti BNPT.
Sementara itu, BNPT mengungkapkan pentingnya upaya pembinaan dan deradikalisasi WNI eks ISIS jika mereka akan dipulangkan.