Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyebut Indonesia lebih siap menerima kepulangan warga negaranya yang telah terpapar paham radikal atau pernah bergabung ke ISIS daripada negara-negara lainnya seperti Eropa.
Ucapan Anam merujuk kepada wacana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang terus menuai pro dan kontra.
Anam mengatakan alasan lebih siapnya Indonesia karena tak memiliki Islamofobia atau fobia terhadap Islam yang cenderung dimiliki negara-negara Eropa.
"Indonesia jauh lebih siap daripada Eropa, kenapa Eropa mengambil sikap yang lebih buruk misalnya ya karena sebelum persoalan ISIS mereka punya persoalan yang lain, fobia Islam misalnya," ujar Anam, pascadiskusi 'Eks ISIS Hendak Mudik' di Pizza Kayu Api, The MAJ Senayan, Jakarta, Sabtu (8/2/2020) dikutip TribunnewsWiki dari Tribunnews.
Baca: Pengamat Terorisme Sebut Kepulangan WNI Eks ISIS Beri Manfaat untuk Indonesia, Jokowi Menolak
Baca: Isu Pemulangan WNI Eks ISIS, Ditolak Jokowi dan Mahfud MD, Prabowo: Itu Tugas BIN dan Kepolisian
Ia mengatakan tak adanya Islamofobia di Indonesia menyebabkan kepulangan WNI eks ISIS diduga lebih mudah diterima oleh masyarakat nantinya. Selain itu, akan memudahkan proses deradikalisasi.
Berbeda halnya dengan negara-negara lainnya yang cenderung memiliki fobia terhadap Islam. Apalagi Indonesia sendiri mayoritas masyarakatnya beragama muslim.
"Indonesia nggak, Indonesia nggak fobia Islam, mana fobia Islam di Indonesia? Orang Indonesia mayoritas muslim. Nah rasio untuk deradikalisasi jauh lebih siap karena kebudayaannya sama," kata dia.
Namun, Anam mengingatkan agar masyarakat tak memberikan stigma kepada para WNI eks ISIS apabila pemulangan benar-benar dilakukan.
Menurut Anam hal itu dapat membuat mereka merasa terasing dan justru semakin tenggelam dalam paham radikal yang sebelumnya diterima.
"Masyarakatnya jangan menstigma mereka. Semakin stigma, semakin jauh, semakin terasing mereka, dan ideologinya semakn mengkristal itu juga bahaya bagi kita," tandasnya.
(Tribunnews/Vincentius Jyestha Candraditya)(TRIBUNNEWSWIKI.COM/ Abdurrahman Al Farid)
Soal wacana pemulangan WNI eks ISIS, pengamat terorisme Al Chaidar Abdul Rahman Puteh mengungkapkan pemulangan tersebut dapat memberi manfaat untuk Indonesia.
Al Chaidar mengungkapkan bahwa ada hal yang dibutuhkan dari kepulangan mereka.
"Memang sebaiknya sekitar 660 orang WNI (eks ISIS) dipulangkan saja ke Indonesia," ujar Al Chaidar kepada Tribunnews melalui sambungan telepon, Rabu (5/2/2020).
"Karena kita membutuhkan mereka untuk program semacam deradikalisasi, untuk kelompok teroris lain yang banyak di Indonesia," lanjutnya.
Menurut Al Chaidar, pemerintah sebaiknya memulangkan WNI eks ISIS daripada menolaknya.
"Jika menolak, mereka akan menganggap pemerintah itu adalah pemerintah yang dzalim," ujar Al Chaidar.
Selain itu, pemerintah akan dicap sebagai pemerintah yang keras, otoriter, hingga tidak suka pada Islam.
Meski demikian, Al Chaidar menilai tetap akan ada potensi bahaya yang dibawa ratusan WNI eks ISIS jika dipulangkan ke Indonesia.
Baca: 24 Kasus Positif Virus Corona di Singapura, KBRI Sebut Belum Ada Larangan WNI Pergi ke Negeri Singa
Baca: Kontak Langsung dengan Bos Terpapar Virus Corona, WNI di Singapura Dinyatakan Positif Terinfeksi
"Pasti ada (potensi bahaya), karena memang mereka sudah terpapar oleh radikalisme yang cukup mengkhawatirkan," ujarnya.
Al Chaidar menilai, perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut kepada ratusan WNI tersebut.
Hal itu untuk memastikan paham radikalisme dan terorisme tidak lagi dipegang oleh para WNI eks ISIS.
"Mereka itu perlu di-screening atau pun perlu dimasukkan ke dalam program pemerintah yang ada. Entah program Departemen Sosial maupun BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," ungkapnya.
Lebih lanjut, Al Chaidar menilai para WNI eks ISIS membutuhkan untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara.
"Mereka enggak papa dipulangkan, mereka perlu bersilaturahmi secara humanis dengan saudara saudara dan keluarga yang mereka tinggalkan."
"Mungkin juga perlu bermaaf-maafan pada saudara yang sudah dianggap kafir atau bahkan sudah dianggap musuh," ungkap Al Chaidar.
Presiden Joko Widodo menanggapi wacana pemulangan WNI eks ISIS.
Jokowi menyampaikan bahwa jika ditanya ia akan menolak untuk memulangkan WNI eks ISIS.
Namun, hal tersebut belum ditentukan karena pemerintah masih akan menghitung dampak positif dan negatif dari pemulangan WNI melalui rapat terbatas.
"Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, rencana pemulangan ratusan WNI terduga teroris lintas batas masih dalam tahap pembahasan dengan beberapa instansi terkait.
"Iya (belum diputuskan), masih dibahas di Kemenkopolhukam melibatkan kementerian dan instansi terkait," kata Suhardi kepada Kompas.com
Menteri Agama Fachrul Razi juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji kemungkinan pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.
"Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menkopolhukam," kata Fahrul, dikutip dari situs resmi Kemenag (2/2/2020).
"Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," sambungnya.
Menurut Fachrul, pemerintah masih akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak seperti BNPT.
Sementara itu, BNPT mengungkapkan pentingnya upaya pembinaan dan deradikalisasi WNI eks ISIS jika mereka akan dipulangkan.