"Saya menyatakan mundur dari pencalonan bakal caketum Golkar di Munas yang akan datang," ujar Indra di kawasan Jakarta Selatan, Selasa.
Indra mengatakan bahwa pengunduran dirinya juga sebagai bentuk dukungan kepada Bambang.
Tujuannya, Partai Golkar tidak terpecah belah.
"Dengan keputusan Bambang Soesatyo, kita runding, akhirnya kami mengatakan kita harus mendukung keputusan ini."
"Karena kami ingin menyelamatkan Partai Golkar," kata dia.
Selain Indra, politikus senior Golkar Agun Gunandjar Sudarsa juga menyatakan mundur.
"Hari ini saya menyatakan mundur sebagai calon ketua umum di Munas di Ritz-Carlton ini," ujar Agun saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa.
Agun mengatakan bahwa dirinya memutuskan untuk mundur setelah mendapat jaminan bahwa partai akan solid dan dijalankan secara demokratis.
"Ada garansi lima tahun ke depan partai harus dijalankan dengan cara demokratis, melalui kolektif kolegial, rapat," ucap dia.
Dengan mundurnya sejumlah kader yang telah mendaftarkan diri sebagai caketum, tersisa tiga nama yang memenuhi syarat ikut dalam pencalonan.
Awalnya, ada sembilan nama kader yang mendaftarkan diri sebagai caketum. Namun, empat dari sembilan nama itu ternyata tak memenuhi syarat.
"Dari sembilan nama yang mendaftarkan diri, ada empat nama yang tidak memenuhi syarat," kata Maman sebelum pembukaan Munas Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa.
Keempat nama yang tak memenuhi syarat itu adalah Indra Bambang Utoyo, Ahmad Anama, Dereck Loupaty, dan Aris Mandji.
Maman menjelaskan, Indra Bambang Utoyo dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tak mau menandatangani surat yang menyatakan bahwa dirinya tidak akan mendirikan partai baru jika tak terpilih sebagai Ketua Umum Golkar.
Sedangkan Ahmad Anama tidak memenuhi syarat karena riwayatnya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar belum mencapai lima tahun.
Sementara itu, Derek Loupatty tak memenuhi syarat karena prestasinya di internal Golkar dinilai masih kurang.
"Terakhir, Pak Aris Mandji berdasarkan beberapa catatan kita beliau pernah caleg dari partai lain," ujar Maman.
Sedangkan nama yang memenuhi syarat sebagai caketum berjumlah lima, yaitu Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Ridwan Hisjam, Ali Yahya, dan Agun Gunandjar.
Namun, sesaat sebelum pembukaan Munas, Bambang dan Agun Gunandjar telah menyatakan mengundurkan diri.
Sedangkan Ridwan Hisjam telah mengonfirmasi untuk tetap maju dalam pemilihan ketua umum.
"Enggak mundur, aku enggak pernah teken surat (pengunduran diri)," ujar Ridwan.
Satu nama lainnya, yaitu Ali Yahya, hingga kini belum ada konfirmasi.
Bersamaan dengan momen Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, politisi senior partai tersebut, Jusuf Kalla mengungkap citra dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik, khususnya ketua umum dan sekretaris jenderal, yang dianggap seperti 'malaikat maut' oleh pengurus di bawahnya.
Sebutan itu digunakan untuk menggambarkan kewenangan ketua umum dan sekjen yang bisa sewaktu-waktu mengganti struktur kepengurusan, jika ada kader yang tak sejalan.
Kondisi itu, kata Kalla, tidak hanya terjadi di internal Golkar, tetapi hampir di semua partai politik.
"Ada seorang pimpinan partai, bukan Golkar, tapi saya kira persoalan itu sama saja hampir semua partai, termasuk Golkar, 'Pak, DPP itu sekarang seperti malaikat maut', loh apa maksud dia malaikat maut DPP itu?" ujar Kalla dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).
"Ketua umum itu 'Ya dia tentukan segala-galanya, kalau kita enggak setuju dan sejalan langsung di Plt kan', dan itu terjadi di Golkar luar biasa banyaknya karena enggak setuju," sambungnya.
Tidak hanya itu, Kalla mengatakan, calon anggota legislastif, gubernur, hingga bupati, seluruhnya DPP yang menentukan.
Ia menyinggung kondisi tersebut hampir sama dengan era diktator.
"Jangan sampai ada diktator zaman dulu pindah ke partai," ujarnya.
Baca: Ustaz Al Habsy Ledek Yusuf Mansur dan TGB Apes, Tak Kebagian Kursi Menteri Jokowi: Kasian Deh Lu
Baca: Kerap Soroti Menteri Jokowi, Rocky Gerung Belum Kritik Nadiem Makarim, Ternyata Ini Alasannya
Baca: Ini Sosok Menteri Termiskin Era Soekarno dan Soeharto tapi Paling Berprestasi, Jasanya Menakjubkan
Oleh karenanya, Kalla mendorong adanya revisi undang-undang kepartaian.
Revisi tersebut harus mengatur ulang tentang kewenangan ketua umum dan sekretaris jenderal partai, khususnya dalam hal memberhentikan pengurus harian dan menunjuk calon legislatif hingga kepala daerah.
"Itu yang harus diubah itu semuanya undang-undang kepartaian," katanya.
Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menyebut Setya Novanto biang memburuknya citra Partai Golkar.
Hal itu berkaitan dengan kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP yang kemudian menetapkan Novanto sebagai terdakwa. "Ternyata dia (Novanto) biangnya.
Semua pada tahu itu, dibanding sekarang, akhirnya nama partai kena sekarang akibat Novanto," kata mantan ketua umum Partai Golkar itu dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).
Kalla lantas bercerita bahwa pada saat dirinya menjabat sebagai ketua umum, Novanto pernah memohon untuk menjadi wakil sekretaris fraksi Golkar.
Novanto juga sempat melobi sejumlah elite Golkar agar permintaannya itu diwujudkan.
Tetapi, seluruh lobi itu gagal dan tidak satu pun elite partai bersedia memenuhi permintaan Novanto.
"Dia mengemis jadi wakil sekertaris fraksi, melobi."
Baca: Ternyata Nama Cucu Jokowi Lembah Manah juga Dimiliki Anak SD Asal Solo ini, Siapa Dia?
Baca: Presiden Jokowi Mengeluh Terjebak Macet 30 Menit, Anies Baswedan: Kita Mengalami Penurunan Kemacetan
Baca: Masa Jabatan Akan Berakhir, Jusuf Kalla Bongkar Kebiasaannya yang Tak Bisa Makan Tanpa Ditemani Staf
Baca: Jawaban Jusuf Kalla Ketika Dikritik Soal Penanganan Karhutla oleh Perdana Menteri Malaysia
"Saya bilang tidak bisa urus apapun di partai, nggak boleh campur tangan di partai apapun."
"Sudah semua orang lobi, sama sekali Novanto tidak bisa urus apapun," ujar Kalla.
"Jadi aman kita," lanjutnya.
Kalla tak mau ada anggota DPR yang mencampuri proyek, apalagi mengambil 'manfaat' dari proyek-proyek tersebut.
Saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, Kalla bertekad agar partainya bersih dari kasus korupsi apapun.
Bagi Kalla, pemerintahan yang baik bisa tercipta hanya jika partai politik tidak koruptif.
"Kalau partai tidak bersih gimana mau berbicara anti korupsi, gimana bicara good governance tapi kita sendiri governance-nya enggak baik, gimana Anda bisa tegak di DPR kalau temannya lagi masuk penjara," kata dia.